Infrastruktur Menggerakkan yang Lain

PEMERINTAHAN Joko Widodo-Jusuf Kalla memasuki empat tahun pada 20 Oktober.
Dengan berbagai dinamika, pasangan itu berhasil menampilkan duet yang solid. Sejumlah keberhasilan dicapai, tetapi masih ada sejumlah kekurangan yang harus diperbaiki dalam tujuh bulan sisa masa jabatan pemerintahan mereka.
Untuk menggali lebih jauh apa saja yang sudah dikerjakan, dan sejumlah masalah yang harus diselesaikan, wartawan Media Indonesia Ade Alawi, Eko Rahmawanto, dan Dero Iqbal Mahendra mewawancarai Wakil Presiden Muhammad Jusuf Kala di Kantor Wapres, Jakarta, Selasa (16/10). Berikut petikannya.

Dalam empat tahun jalannya pemerintahan Jokowi-JK yang tampak menonjol ialah pembangunan bidang ekonomi, terutama infrastruktur, sementara aspek lain yang juga penting seperti revolusi mental agak terbelakang. Bagaimana Anda menanggapi kritik tersebut?
Kalau kritik itu, ini kan negara demokrasi terbuka, semua orang boleh memuji dan mengritik sekaligus. Jadi, kita menerima kritik itu sebagai suatu bahan evaluasi. Tidak berarti semua itu hanya ekonomi karena kita juga meningkatkan pendidikan, sumber daya manusia, dan masalah sosial.
Kadang-kadang ukuran suatu negara (dilihat) tingkat kemakmurannya, tingkat pertumbuhannya. Ekonomi pun  akan memberikan impact ke sosial.
Kalau ekonomi jalan, kemiskinan akan  berkurang. Kalau ekonomi meningkat, artinya pendapatan masyarakat naik dan kemiskinan berkurang, lapangan kerja akan ada dan mengurangi orang yang menganggur.
Tapi, ekonomi  tidak akan jalan tanpa sumber daya manusia yang baik, pendidikan juga harus baik, dan pemahaman pemahaman kebangsaan juga penting. Jadi, semuanya itu jalan bersama.

Kenapa lebih fokus ke infrastruktur?
Salah satu kelemahan kita dan kelambatan kita itu ada di infrastruktur. Infrastruktur itu juga mencakup efisiensi suatu bangsa, mencakup keterlibatan seluruh masyarakat secara bersama-sama. Tanpa adanya jalan, pelabuhan, alat komunikasi, maupun listrik yang baik, masyarakat tidak bisa bergerak.
Infrastruktrur itu penting untuk menggerakkan yang lainnya. Juga infrasruktur itu memiliki multiplier effect yang banyak. Tanpa ada jalan, pelabuhan, atau bandara yang baik, tidak akan datang investasi.

Apa prioritas program di penghujung masa jabatan pemerintahan tujuh bulan ke depan?
Kita menyadari semua negara kalau menjelang pemilu itu pasti sibuk dengan  kampanye, tetapi bagian tertentu itu juga tetap berjalan. Karena itu, kita akan melanjutkan program yang ada, misalnya program pembangunan infrastruktur, pembangunan  desa dengan dana desa lebih besar, pembangunan vokasi sebagai suatu yang baru agar kualitas pekerja lebih berkemampuan. Kemudian bagaimana industri berkembang untuk mengambil kesempatan dengan perang dagang antara Amerika dan Tiongkok. Artinya akan ada pergeseran permintaan sehingga kita perlu memperbaiki itu.

Rupiah terus mengalami pelemahan. Kapan pulihnya?
Secara prinsip, Indonesia impor-ekspornya hampir seimbang meski saat ini impornya sedikit lebih banyak. Kalau rupiah itu (melemah terhadap dolar AS) bagi masyarakat yang berbasiskan ekspor, seperti yang di Sumatra, karet, sawit, atau di Kalimantan batu bara, atau di kawasan Timur cokelat kopi dan lainnya, justru dengan rupiah yang Rp15 ribu dia mendapatkan pendapatan yang lebih banyak. Jadi ada keseimbangan sebetulnya.

Di awal masa pemerintahan Jokowi-JK selalu mengumandangkan kedaulatan pangan dengan menolak impor. Namun, belakangan impor berbagai komoditas tak terbendung?
Pangan itu dihasilkan pertanian, dan itu tergantung banyak faktor. Pertama itu manusianya, kedua benihnya, ketiga pupuknya, keempat dan terpenting itu iklimnya. Walupun kita berusaha, kalau iklimnya tiba-tiba datang El Nino atau La Nina, itu pasti akan berdampak.
Salah satu sebab yang awal ini kan kekeringan yang panjang. Jadi, banyak sawah yang kekeringan. Juga pernah ada yang banjir malahan. Ini dua hal ini yang datang semuanya menurunkan produksi. Jadi, kita memang berusaha sekuat tenaga, tetapi ada juga pengaruh lainnya.

Di balik ingar-bingar impor, silang pendapat ke publik mencuat. Misalnya antara Menteri Perdagangan dan Kepala Bulog. Apa sebenarnya yang terjadi?
Itulah fungsi mengapa perlunya menteri koordinator. Sebetulnya Pak Menko sudah memperingatkan kalau berbeda paham, jangan ke luar, tetapi ke dalam saja karena impor atau tidak itu diputuskan di kantor kemenko. Tidak boleh ngomong lagi kalau sudah diputuskan.

Soal penaikan harga BBM juga maju mundur. Diputuskan Menteri ESDM, tapi kemudian dibatalkan Presiden Jokowi?
Tentu seperti yang dikatakan Jonan (Menteri ESDM) itu kebijakan presiden, ketika dinaikkan dan juga ketika dibatalkan dia mengatakan hal yang sama.

Pilpres sudah dimulai. Bagaimana menjaga stabilitas politik dan pemerintahan?
Pengalaman kita pemilu itu bukan hal yang baru. Sejak reformasi kita sudah empat kali pemilu, semua berjalan dengan baik dan aman, tidak perlu dikhawatirkan. Berbeda dengan berbagai negara di Asia yang kalau mau pemilu, minimal 3 sampai 5 wali kota ditembak. Di Malaysia ribut pemilunya, di Thailand setiap kali pemilu siap dikudeta.
Di Indonesia tidak seperti itu. Jadi, dengan segala masalah, kita bangga juga bahwa kita negara yang demokratis, tetapi aman. Kan tidak ada orang  meninggal saat pilkada kemarin. Kita juga harapkan ke depannya (aman) meski lebih besar daripada yang lalu. Faktor yang mendukungnya itu, pertama, aturan, kedua, kesiapan aparat keamanan.

Sebagai Ketua Dewan Penasihat Jokowi-Maruf Amin, bagaimana Anda melihat di berbagai survei disebutkan kepuasan rakyat tinggi terhadap kinerja Presiden Jokowi, tapi elektabilitas Jokowi tidak linier. Publik masih ragu memilih Jokowi. Apa tanggapan Anda?
Kita tidak bisa lagi mengikuti atau percaya 100% kepada survei, secara perhitungan 260 juta orang, yang disurvei 1.200 orang. Ketika Donald Trump menang di pemilu Amerika, semua lembaga survei mengatakan dia akan kalah, ternyata menang.
 
Pemerintah mengklaim melakukan reformasi birokrasi, tapi kenapa banyak sekali kepala daerah yang ditangkap KPK?
Pertama, anggaran daerah itu makin tinggi, dana ke daerah yang ditransfer makin besar, dulu dana paling besar itu kementerian.
Itu hampir Rp750-an triliun. Makin banyak dana yang dilaksanakan daerah maka potensi potensi itu (korupsi) makin tinggi. Kedua, biaya politik yang masih tinggi, apakah lewat jalur partai, kampanyenya, atau biaya lainnya. Itu memunculkan adanya potensi yang mengakibatkan korupsi.

Bukankah lembaga pengawasan kita banyak?
Negara kita begitu luasnya. Kalau dari sisi lembaga pengawasan, kita itu paling banyak di dunia itu. Ada irjen,  BPKP, BPK, KPK, kepolisian, dan kejaksaan. Setidak-tidaknya ada enam lembaga yang mengawasi aparat itu, tetapi begitu luasnya juga cakupannya. Sistem harus diperbaiki juga mentalitas orangnya. Kalau orangnya jujur, walau banyak uang, tentu tidak akan mencuri. (X-4)