Berita Terbaru Pelayanan Publik Hari Ini

Pemerintah Pulihkan Layanan Pusat Data Nasional yang Terganggu

KEMENTERIAN Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) menyampaikan permohonan maaf atas gangguan yang dialami Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) 2 sejak 20 Juni 2024.

Korps Bhayangkara Komit Tingkatkan Pelayanan Publik

Hasil penilaian masyarakat yang positif terhadap Polri menjadi penyemangat agar kinerja kepolisian semakin baik lagi.

Bagian dari Pelayanan Publik, Ombudsman RI akan Pastikan Pilkada DKI Jakarta Bebas Malaadministrasi

LANTARAN pilkada merupakan bagian dari pelayanan publik, Ombudsman RI akan memastikan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) DKI Jakarta 2024 bebas dari malaadministrasi.

LAN Terima Penghargaan Peringkat Tertinggi Indeks SPBE Tahun 2023 dari Presiden Joko Widodo

Peluncuran GovTech Indonesia merupakan tahap awal dari keterpaduan layanan digital nasional yang harus terus diperbaiki dan dilanjutkan secara bertahap.

Pemprov dan 35 Pemda di Jateng Raih Opini Kualitas Tinggi Pelayanan Publik 2023 

Pemprov dan Pemda Jateng raih prestasi pelayanan publik yang baik

Puluhan Pejabat Eselon II di Cianjur Ramai-Ramai ke Luar Daerah

PARA pejabat eselon II di lingkungan Pemkab Cianjur, Jawa Barat, kabarnya berangkat ke Yogyakarta. Informasinya, mereka akan melakukan studi tiru berkaitan dengan lembaga Korpri

Wapres Ma’ruf Amin Ingatkan Lembaga Penyiaran tak Fokus Kejar Rating

WAKIL Presiden (Wapres) Ma'ruf Amin mengingatkan lembaga penyiaran agar tidak fokus mengejar rating tetapi juga dapat meningkatkan kualitas siaran.

Pelayanan Publik Membaik karena Peran Media Sosial

Perbaikan pelayanan publik yang cukup signifikan tidak terlepas dari peran media sosial yang masif.

Disperakim Klaten Gelar Forum Konsultasi Publik Peningkatan Pelayanan

Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Disperakim) Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, menggelar forum konsultasi publik (FKP) dalam rangka peningkatan pelayanan.

Pelayanan Publik Jangan Terganggu

ASN DKI yang terbukti melanggar aturan jam masuk kerja atau WFH tanpa alasan yang jelas harus dapat menerima saat dikenai sanksi.

Menpan-Rebiro Terapkan Kombinasi WFO dan WFH untuk ASN Selama Arus Balik

Pemerintah memutuskan menerapkan kombinasi bekerja dari kantor (work from office/WFO) dan bekerja kedinasan dari rumah (work from home/WFH) bagi aparatur sipil negara (ASN)

155 Ribu Personel Dikerahkan Kapolri Untuk Amankan Arus Mudik

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo memastikan kesiapan TNI-Polri dalam memberikan pelayanan dan pengamanan bagi para pemudik.

Presiden Jokowi Dorong Pelaksanaan Haji 2024 Menjadi Legasi Terbaik

Presiden Joko Widodo menekankan pentingnya pelaksanaan ibadah haji tahun 2024 sebagai legasi terbaik selama masa pemerintahannya. 

Safari Ramadan Strategi Pemkab Dekatkan Layanan Publik

Selain itu juga digelar operasi pasar untuk menekan laku inflasi di kabupaten setempat. 

Badan POM Gelar Forum Komunikasi Perkuatan Pengawasan dan Pelayanan Publik Sertifikasi, Eksportasi, dan Importasi Kosmetik

Forum ini diselenggarakan dengan tujuan meminta masukan/ tanggapan terkait Standar Layanan Publik yang saat ini diimplementasikan untuk perbaikan layanan secara berkesinambungan. 

Wapres Minta Ombudsman Layani Hak Masyarakat Peroleh Pelayanan Publik

WAKIL Presiden (Wapres) Ma’ruf Amin meminta Ombudsman agar melayani hak masyarakat memperoleh pelayanan publik.

Reformasi Birokrasi Diklaim Meningkat dalam 2 Tahun Terakhir

WAKIL Presiden (Wapres) Ma'ruf Amin mengatakan bahwa pelaksanaan reformasi birokrasi meningkat dalam dua tahun terakhir. Hal itu tidak terlepas dari peran semua kementerian/ lembaga

3.415 Kasus Maladministrasi di 2023

OMBUDSMAN RI mencatat ada 3.415 kasus maladministrasi yang terjadi sepanjang 2023. Kasus maladministrasi tersebut berdasarkan laporan masyarakat yang sudah diinvestigasi dan dibuktikan.

Penunjukkan Gubernur DKJ oleh Presiden Mengingkari Pelaksanaan Otonomi Daerah

DIREKTUR Eksekutif KPPOD Armand Suparman mengatakan pasal soal penunjukan gubernur dalam RUU DKJ, kontradiktif dengan penguatan demokratisasi di level daerah.

Keterlambatan Pengesahan APB Aceh Bisa Hambat Pelayanan Publik

Jika angka kemiskinan Aceh meningkat dan pertumbuhan ekonomi melambat, salah satu penyebabnya adalah ego para wakil rakyat yang hanya berpikir untuk diri dan kelompoknya.

Agama Abrahamik dan Panggilan Kebangsaan

Hubungan Tiongkok-ASEAN, antara Kemitraan Strategis dan Tantangan Global

Mengembalikan Integritas Perguruan Tinggi

UMKM Perlu Adopsi Digitalisasi untuk Akses Pasar Global

1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024

Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu

Daikin Salurkan Donasi Tangani Gizi Buruk di Indonesia