Nasib Piala Dunia U-20 Masih Diperjuangkan Erick

Penerbitan Peraturan Pemerintah Dinilai Abaikan Substansi Putusan MK

Penempatan polisi aktif di jabatan sipil telah dikoreksi oleh MK.

Pemerintah Ambil Jalan Pintas Selamatkan Nasib Ribuan Polisi

Polemik mengenai penugasan anggota Polri di jabatan sipil tidak boleh hanya dibebankan kepada Kapolri.

PKB Enggan Terlibat Polemik Kursi Ketum PBNU

Cucun menegaskan pihaknya enggan terlibat dalam urusan internal PBNU.

Pimpinan Komisi II DPR Apresiasi Nusron Wahid Minta Maaf Soal Tanah Nganggur Disita Negara

WAKIL Ketua Komisi II DPR, Bahtra Banong mengapresiasi sikap Menteri ATR/BPN Nusron Wahid yang meminta maaf terkait polemik pernyataan soal tanah menganggur bisa disita negara

Ketua Yayasan RSI NTB Resmi Diganti, Ini Susunan Pengurus Baru

SETELAH melalui polemik internal dan aksi massa yang menuntut pembenahan, Yayasan Rumah Sakit Islam (RSI) Nusa Tenggara Barat (NTB) melakukan pergantian dalam struktur pengurus

Polemik TNI Jaga Kantor Kejaksaan, Ini Respons Mantan JAM-Pidmil

Penempatan jumlah prajurit TNI bakal menyesuaikan kebutuhan masing-masing satuan kejati dan kejari.

Pancasila sebagai Alternatif Politik HAM Global

AWAL tahun 2026 menghadirkan sebuah kejutan penting bagi Indonesia.

CSIS: Pemisahan Pemilu Nasional dan Lokal tak Terbukti Tingkatkan Akuntabilitas Politik

Struktur insentif politik Indonesia yang masih tersentralisasi membuat kompetisi elit nasional tetap berlanjut di level daerah.

Revisi UU Pemilu Mulai Dibahas, Mardani Ali Ingatkan Ancaman Oligarki Politik

Tanpa perubahan mendasar, parlemen berpotensi semakin dikuasai kelompok bermodal besar.

Pembahasan Revisi UU Pemilu, Anggota Komisi II DPR RI Soroti Lemahnya Integritas Penyelenggara Jadi Ancaman Demokrasi

Taufan menyoroti persoalan ambang batas parlemen yang menurutnya menjadi isu penting dan membutuhkan kajian panjang serta komprehensif agar dapat ditentukan metode yang paling tepat.

Terbongkar, Usulan Pilkada Lewat DPRD untuk Langgengkan Oligarki?

Dalam konfigurasi tersebut, Perludem menilai jika kepala daerah dipilih oleh DPRD, maka hasil Pilkada berpotensi terkunci sejak awal.

Pilkada Lewat DPRD Konstitusional? Yusril Beri Pandangan Ini

Yusril berpandangan pilkada tidak langsung melalui DPRD justru selaras dengan falsafah kedaulatan rakyat, sebagaimana dirumuskan dalam alinea keempat Pembukaan UUD 1945.

Nasib Guru Non-ASN dan Upah Minimum Provinsi

Konstitusionalitas Pilkada Langsung

Pancasila sebagai Alternatif Politik HAM Global

UMKM Perlu Adopsi Digitalisasi untuk Akses Pasar Global

1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024

Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu

Daikin Salurkan Donasi Tangani Gizi Buruk di Indonesia