Perombakan Kabinet bukan Agenda Prioritas

INFORMASI akan adanya perombakan kabinet yang dihembuskan petinggi Partai Amanat Nasional dinilai hanya sebagai sinyal kepada Presiden Jokowi jika PAN yang telah bergabung ke pemerintah menginginkan kursi menteri.

Hal itu disampaikan Pengamat Politik Universitas Paramadina Toto Sugiarto di Jakarta, kemarin.

"Langkah seperti itu hanya meminta jatah. Mereka (PAN) merasa berhak duduk di kabinet. Ini langkah untuk menggelitik Presiden agar melihat ke arah itu (reshuffle). Langkah ini biasa dilakukan partai yang bergerak dari oposisi ke pemerintahan," sebut Toto.

Toto menganggap meskipun menteri-menteri kabinet kerja belum optimal, ia melihat para menteri tersebut masih perlu diberi kesempatan untuk memperbaiki kinerja,sehingga belum diperlukan perombakan kabinet dalam waktu dekat.

"Perombakan kabinet belum terlalu penting dan masih harus diberi kesempatan bagi para menteri untuk bekerja," tukasnya.

Ketua DPP Partai Amanat Nasional (PAN) Aziz Subekti sebelumnya melontarkan bahwa PAN akan mendapat jatah dua menteri di Kabinet Kerja. Namun, beberapa kolega Aziz di PAN membantahnya.

"Dimunculkannya perdebatan perlunya menteri dari PAN agar Presiden melihat bahwa kader PAN ingin punya menteri sebagai kompensasi bergabung. Namun, Presiden harus bisa melihat lebih jernih apakah perlu perombakan atau tidak," kata Toto

Saat dikonfirmasi soal wacana reshuffle itu, Sekretaris Kabinet Pramono Anung enggan menanggapinya.

Senada, Kepala Staf Kepresidenan Teten Masduki tak ingin bicara lebih jauh soal polemik pergeseran posisi di Kabinet Kerja itu.

"Saya belum mau jawab," ucapnya.

Prerogatif Presiden

Ketua Umum PPP hasil Muktamar Surabaya Muhammad Romahurmuziy mengatakan berdasarkan pengalaman perombakan kabinet jilid I pada Agustus lalu, Presiden terlebih dahulu akan membicarakan dengan partai politik yang tergabung pada Koalisi Indonesia Hebat (KIH) yang kini berganti nama menjadi Kerja Sama Partai Politik Pendukung Pemerintah (KP4) jika akan melakukan perombakan kabinet.

Meski isu reshuffle telah dibahas sejak November lalu, saat ini, kata Romy, belum ada rencana lanjutan untuk pertemuan khusus membahas reshuffle kabinet.

"Berdasarkan pengalaman pada saatnya Presiden pasti akan mengajak seluruh pimpinan KP4 untuk duduk bersama jika memang ada reshuffle," ujar Romy kepada Media Indonesia di Jakarta, kemarin.

Romy menambahkan, terkait kabar yang berhembus jika PAN akan diberi jatah dua kursi menteri, Romy menyatakan hal itu bergantung pada pembicaraan antara PAN dan Presiden Jokowi.

"Kalau soal jatah itu pembicaraan bilateral PAN dan RI1," sebutnya.

Partai lain yang tergabung pada KP4, NasDem, melalui Plt Sekjen Nining Indra Shleh mengatakan partainya tetap berpegang pada Pasal 17 Ayat 2 UUD 1945, yaitu reshuffle kabinet merupakan hak prerogatif Presiden.

"Karena itu, NasDem menyerahkan sepenuhnya kepada Presiden," kata Nining.

Menurut Nining, NasDem mempunyai konsistensi dalam bersikap. NasDem sejak awal mendukung Presiden Joko Widodo tanpa syarat apa pun.

(Kim/P-4)