Peluang Agus Gumiwang masih Ada

PENGANGKATAN mantan  Ketua DPR Setya Novanto men jadi Ketua Fraksi Partai Golkar berdampak luas pada kondisi partai tersebut. Partai Golkar akan semakin kehilangan kepercayaan publik karena tetap memberikan jabatan strategis kepada Novanto. "Bukan pilihan tepat. Novanto sudah bersalah, kok, masih diberi posisi strategis menjadi salah satu alat kelengkapan dewan. Golkar akan kehilangan kepercayaan publik jika tetap berikan jabat an strategis kepada Novanto," ujar pengamat politik Univesitas Islam Negeri (UIN) Gun Gun Heryanto, kemarin. Menurutnya, hal itu menjadi problem. Apalagi terduga pencatut nama Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla terkait dengan perpanjangan kontrak karya PT Freeport Indonesia itu sudah diproses secara etik di Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD).

 Novanto pun sebelumnya sudah diputus melanggar etika ketika bertemu Donald Trump, beberapa bulan lalu. Perihal pengganti Novanto dari jabatannya sebagai Ketua DPR, Ketua DPP versi Munas Jakarta, Fayakhun Andriadi, meminta agar pimpinan DPR membacakan surat perihal pergantian Ketua DPR RI di hadapan Sidang Paripurna DPR RI pada 11 Januari 2016. DPP Golkar Munas Jakarta mengajukan Agus Gumiwang Kartasasmita sebagai pengganti Novanto. "Keputusan selanjutnya kita serahkanlah kepada 560 anggota DPR RI untuk menentukan pilihannya. Pimpinan DPR jangan lagi mempertontonkan permainan politik yang bersifat pembodohan, ketidakprofesionalan, dan pemutarbalikan  fakta," ujarnya.

Anggota Fraksi PKB Maman Imanul Haq menyesalkan jika konflik Golkar malah merembet ke DPR karena masalah pergantian Ketua DPR. "Pertanyaannya, Golkar yang mana? Kan ada dua kubu. Tentu, prinsipnya kita ingin (pimpinan DPR) yang terbaik. Sebaiknya kedua kubu menjalin komunikasi terlebih dahulu, patuhi mekanisme yang ada. Jangan justru makin merusak citra DPR," tegasnya. Wakil Ketua DPR Agus Hermanto menambahkan, siapa pengganti Novanto akan dibahas setelah masa reses yang berakhir 10 Januari 2016. Agus mengaku telah meneri ma surat dari kubu Agung soal pergantian Ketua DPR. "Sekarang (suratnya) sudah ada. Sekarang lagi reses. Surat yang masuk akan kita bahas saat rapat pimpinan. Tidak mungkin kita bahas ini saat reses, pembahasannya nanti setelah reses," katanya.