Agenda Kerja DPR masih Tumpang Tindih

KINERJA DPR pada masa persidangan I dan II tahun sidang 2015-2016 diakui kurang memuaskan. Untuk itu, perlu ada kebijakan tegas untuk mengurangi frekuensi kunjungan kerja, baik ke dalam maupun ke luar negeri. "Terlalu banyak kunjungan kerja dan berdampak pada panitia kerja rancangan undang-undang yang bekerja kurang efektif," kata Wakil Ketua F-NasDem DPR Johhny G Plate di Jakarta, kemarin. Meski demikian, ia pun mengakui bahwa kunjungan kerja dibutuhkan dalam rangka memperkuat fungsi pengawasan dewan.

Namun, jadwal dan materi pembahasan saat kunjungan kerja perlu disesuaikan dengan panja rancangan undang-undang yang termaktub dalam program legislasi nasional. "Kunjungan kerja itu tetap dibutuhkan, tetapi perlu diatur sedemikian rupa agar tidak bertabrakan dengan agenda di bidang prolegnas," paparnya. Johnny melanjutkan, untuk mengejar target prolegnas yang sudah ditetapkan untuk 2016, anggota dewan perlu lebih memerhatikan efisiensi waktu antara pembahasan dan produktivitas legislasi. "Efesiensi waktu pembahasan dan produktivitas legislasi, baik di Badan Legislasi maupun di komisi-komisi terkait harus disinkronkan," imbuhnya.

Untuk itu, ia berharap legislator tidak menjadikan pembahasan legislasi 2016 sebagai alat tawar-menawar politik ataupun menyandera kepentingan untuk mencapai tujuan tertentu. "Tinggalkan yang begitu dan mari kita menjadikan legislasi ke lebih produktif dan berkualitas," tuturnya. Pada kesempatan terpisah, Wakil Ketua Baleg Firman Soebagyo mengatakan pembahasan undang-undang menjadi tugas bersama pemerintah dan DPR.

"Sering kali, pemerintah sebagai pengusul ternyata belum siap dengan draf undang-undang yang diusulkan untuk dibahas bersama dengan DPR, misalnya revisi UU KPK yang sebelumnya inisiatif pemerintah," ungkapnya. Sebelumnya, Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) merilis hasil kajian yang menunjukkan kinerja legislasi DPR pada masa persidangan I dan II merupakan yang terburuk di era reformasi.