Headline

Tanpa kejelasan, DPR bisa ganti hakim yang telah dipilih.

Kesiapan Pilkada Meragukan

MI/ADHI M DARYONO
06/12/2015 00:00
Kesiapan Pilkada Meragukan
(ANTARA/YUSUF NUGROHO)
PILKADA serentak di 269 daerah yang tinggal menghitung hari rupanya masih menyisakan banyak permasalahan, mulai pengiriman logistik, keakuratan daftar pemilih, anggaran, hingga soal penetapan pasangan calon.

Padahal, sejak hari ini, seluruh daerah yang menyelenggarakan pemilihan sudah memasuki masa tenang. Koordinator Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Sebastian Salang menyatakan pilkada serentak terancam kurang sukses.

"Pilkada ini tinggal bebe-rapa hari. Akan ada pemungutan suara di sekian ratus daerah. Dari proses awal sampai sekarang, persiapan belum terlalu matang," ujar Sebastian dalam sebuah diskusi bertajuk Pilkada Serentak Klimaks atau Antiklimaks di Jakarta, kemarin.

Mengenai penetapan pasangan calon kepala daerah yang bermasalah, ia mencontohkan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Ujang Iskandar-Jawawi.

Pasangan itu didiskualifikasi di detik-detik akhir, tetapi gugatan mereka dimenangkan Pengadilan Tata Usaha Negara.

"Di saat-saat terakhir, masih ada calon yang didiskualifikasi. Kalau tidak diantisipasi, konflik itu akan terjadi justru pada saat hari H, kemudian pascapemungutan suara dan saat penghitungan suara," tegasnya.

Ia juga menyoroti kurang semaraknya pilkada. Hal itu dikhawatirkan membuat calon pemilih tidak mendapat informasi yang cukup mengenai kepala daerah.

Rawat logistik
Dalam kesempatan yang sama, Ketua Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat Masykurudin Hafidz mengingatkan KPU agar serius mendistribusikan logistik termasuk merawatnya agar tidak rusak saat akan dipakai.

"Jika dimungkinkan, logis-tik sampai di tempat pemungutan suara (TPS) jauh hari sebelum waktunya, terutama di daerah yang daya jangkaunya lumayan jauh. Perlu juga dijaga logistik agar tidak rusak," cetus Masykurudin.

Berdasarkan pemantauan Media Indonesia di lapangan, sejumlah surat suara yang telah terdistribusi di delapan Kabupaten di Nusa Tenggara Timur (NTT) diketahui rusak. Rata-rata kerusakan surat suara diketahui mencapai 200 hingga 300 lembar.

"Hampir semua kabupa-ten/kota melaporkan kerusakan surat suara. Itu memang bagian dari proses sortir untuk meneliti surat suara memenuhi syarat atau tidak. Selanjutnya KPU berkoordinasi dengan percetakan," ujar juru bicara KPU NTT Yosafat Koli.

Di Situbondo, Jawa Timur, sejumlah kotak suara dilaporkan rusak. Sebagian panitia pemilihan kecamatan (PPK) pun protes karena menilai itu rawan kecurangan. Kerusakan bahkan membuat isi surat suara di dalamnya terlihat.

Sementara itu, anggota Ko-misi Pemilihan Umum (KPU) Ferry Kurnia Rizkiyansyah mengatakan pihaknya terus mendistribusikan logistik agar sudah sampai pada H-1. "Tanggal 8 Desember itu paling telat seluruh logistik sudah masuk ke TPS," kata dia.

Terkait dengan anggaran, komisioner KPU Arief Budiman mengatakan beberapa daerah yang sebelumnya hanya mencairkan anggaran pil-kada di bawah 50% kini telah memenuhi kewajiban mereka. Kepastian tersebut didapat pada Jumat (3/12) siang.

Menurut Arief, dengan ketersediaan anggaran yang kini sudah mencapai 100%, seluruh petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) juga sudah direkrut. (PO/P-5)



Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com
Editor : Admin
Berita Lainnya