Polisi tak Izinkan Aksi 112

KEPOLISIAN Daerah Metro Jaya memastikan tidak akan mengeluarkan surat izin terkait aksi 11 Februari. Atas alasan keamanan, polisi tidak menerbitkan izin tersebut.

Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Raden Prabowo Argo Yuwono mengatakan, polisi sudah menerima surat pemberitahuan dari Forum Umat Islam (FUI) soal aksi pada 11 Februari mendatang pada, Kamis, 2 Februari. Namun, polisi tidak akan menerbitkan Surat Tanda Terima Pemberitahuan (STTP).

"Jadi, tidak kita izinkan (aksi tanggal 11 Februari)," ungkap Argo di Polda Metro Jaya, Jakarta, Selasa (7/2)

Argo menegaskan, jika aksi tetap digelar pada tanggal 11, polisi bakal menindak tegas dengan membubarkan aksi. Sebab, aksi tersebut tidak memiliki izin.

Ia menjelaskan, alasan polisi tidak mengeluarkan STTP karena aksi tesebut digelar menjelang masa tenang Pilkada 2017. Jika aksi digelar, lanjutnya, dikhawatirkan bakal mengganggu masyarakat lainnya.

Selain itu, polisi juga melarang pengumpulan massa pada tanggal 12 dan 15 Februari. Pada tanggal 12 dan 15, organisasi yang sama berniat mengerahkan massa untuk turun ke jalan.

"Tapi, kalau untuk acara khataman dan salat subuh berjamaah kita tidak melarangnya. Asal tidak turun ke jalan," tegasnya.

Selain itu, Argo juga mengimbau agar niatan para peserta salat subuh berjamaah dan melanjutkan pengawasan ke tempat pemungutan suara (TPS) pada 15 Februari tidak dilaksanakan. "Tidak perlulah, kan sudah ada tim pengawas. Takutnya malah ada intimidasi," tandas dia.

Sebelumnya, diketahui, sekelompok ormas agama berniat melakukan aksi damai. Titik kumpul massa di Masjid Istiqlal. Dari sana, massa berjalan kaki menuju Monumen Nasional, lalu ke Bundaran Hotel Indonesia, setelah itu kembali ke Monas.

Kelompok yang sama akan salat Subuh di Masjid Istiqlal pada Rabu 15 Februari. Setelah salat Subuh, mereka akan menuju TPS untuk memilih dan mengawasi jalannya pencoblosan. MTVN/OL-2