Soal Penyadapan, PDIP: Cek Dulu Kebenarannya

WAKIL Ketua Komisi I DPR RI, Mayjen TNI (Purn) TB Hasanuddin mengatakan pada prinsipnya penyadapan harus dilakukan sesuai dengan aturan perundang-undangan. Ikhwal adanya dugaan penyadapan seperti yang disampaikan oleh Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono, itu perlu diperjelas lebih dahulu.

"Pada prinsipnya penyadapan itu harus dilakukan aparat penegak hukum. Kalau di luar itu jelas tidak sesuai perundang-undangan. Itu harus dipahami. Sekarang masalahnya, apa yang disampaikan itu kan hanya isu. Supaya tidak melebar isu itu harus di cek dulu kebenarannya," ujarnya saat dihubungi Media Indonesia, Jumat (3/2).

Terkait wacana pembentukan Pansus penyadapan yang bergulir di DPR, ia menilai hal itu tidak perlu dilakukan. Menurutnya apa yang berkembang di ruang persidangan Basuki Tjahaja Purnama seyogyanya dikejar kebenarannya.

Adapun soal harapan pertemuan SBY dengan Presiden RI Joko Widodo, ia berpendapat boleh saja dilakukan tetapi bukan berbicara masalah penyadapan.

"Apa urusannya dengan Presiden? Kenapa disangkutpautkan dengan Kepala Negara? Pertemuan kedua negarawan itu perlu dengan ada atau tidak adanya masalah ini," pungkasnya.

Secara terpisah, Wakil Ketua Fraksi Partai Demokrat, Benny K Harman menilai dugaan penyadapan percakapan telepon antara SBY dengan KH Ma'ruf Amin harus ditelusuri lebih jauh untuk menghindari prasangka publik. Sebab, dugaan penyadapan tersebut mengarah pada pelanggaran UU ITE.

Pihaknya juga meyakini hak angket yang diusulkan fraksinya akan didukung oleh fraksi lain di DPR RI. Meski hingga saat ini, banyak penolakan dari mayoritas fraksi.

"Usulan hak angket ini jelas kok alasannya karena ada potensi pelanggaran UU-nya disitu. Kita lihat saja nanti, namanya juga politik, semuanya dinamis, tidak statis," ujar Benny. (X-12)