Memangnya Pemerintah Kurang Kerjaan

MENTERI Komunikasi dan Informatika Rudiantara membantah adanya upaya penyadapan oleh institusi pemerintah terhadap Ketua Umum Partai Demokrat Susilo ­Bambang Yudhoyono.

“Saya sudah cek. Saya rasa tidak ada lembaga negara yang melakukan penya­dapan, seperti kurang kerjaan saja,” ujar Rudiantara seusai menghadiri acara Google NewsLab, di Gedung Dewan Pers, Jakarta, kemarin.

Rudiantara mengatakan, berdasarkan aturan hukum yang berlaku, tidak ada lembaga yang diperbolehkan menyadap, kecuali terkait dengan masalah hukum. Hal tersebut juga hanya dapat dilakukan dengan perintah resmi penyidik untuk mendapatkan barang bukti.

“Kecuali lembaga-lembaga yang berdasarkan undang-undang menetapkan mereka diperbolehkan melakukan perekaman, contohnya KPK dan intelijen. Selebihnya tidak diperbolehkan,” ujar Rudiantara.

Dirinya memastikan hal tersebut tidak benar setelah terlebih dulu melakukan pengecekan pada lembaga-lembaga atau aparat negara terkait. Meski begitu, Rudiantara mengaku hingga saat ini belum mendengar keluhan tersebut dari SBY secara langsung.

Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly juga menegaskan pemerintah tidak mungkin mengintervensi seperti itu, terlebih jika kaitannya dengan proses pilkada. “Pemerintah kita jamin tidak mau melakuan intervensi penyadapan, kecuali ada tindakan hukum oleh KPK, kepolisian, dan kejaksaan. Itulah penegakan hukum,” ujar Yasonna.

Rabu (1/2), SBY menduga ponselnya disadap lantaran komunikasinya dengan Ma’ruf Amin diketahui dan disampaikan dalam sidang dugaan penodaan agama dengan terdakwa Basuki Tjahaja Purnama. SBY meminta pertanggungjawaban dan penjelasan aparat keamanan dan Presiden Jokowi.

“Kita mohon betul Pak Jokowi tolong berikan penjelasan. Dari siapa transkrip Ahok itu. Siapa yang menyadap?” kata SBY dalam konferensi persnya. Sepengetahuannya, lembaga negara yang mampu untuk melakukan penyadapan seperti Polri, KPK, BIN, dan BAIS.

Mempertanyakan
Staf Khusus Presiden Bidang Komunikasi Johan Budi justru mempertanyakan pernyataan SBY. Pasalnya, dalam persidang­an Basuki tidak ada pernyataan mengenai penyadapan yang disebut Basuki dan kuasa hukumnya. “Setahu saya pas diproses di pengadilan itu tidak ada (pernyataan) proses sadap menyadap,” kata Johan.

Maka, Johan menilai tidak ada yang harus diselidiki terkait ada tidaknya penyadapan karena penyadapan itu hanya sebatas kemungkinan. “Loh, kemungkinan kok diselidiki? Tanya saja Pak SBY siapa yang menyadap,” kata dia.

Johan justru bertanya-tanya, bagaimana bisa SBY sangat serius menyikapi kemungkinan penyadapan itu. Soalnya di sidang tak ada keterangan soal penyadapan. “Pak SBY itu yakin disadap itu dari mana?” kata Johan.

Wakapolri Komisaris Jenderal Syafruddin memastikan Polri tidak menyadap komunikasi SBY. Terkait dengan apakah pihaknya akan mengusut adanya penyadap­an tersebut, Syafruddin akan komunikasi dulu dengan jajarannya. “Nanti saya cek sama Kapolda Metro, ya. Saya nanti cek ke Kaba­reskrim karena saya baru sampai ini dari luar,” ujarnya. (Gol/Deo/Pol/Ant/P-4)