Menteri Yasonna Tepis Tudingan Pemerintah Sadap Komunikasi SBY

MENTERI Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly menegaskan pemerintah tidak mungkin menyadap telepon milik Ketua Umum Partai Demokrat yang juga mantan Presiden Susilo Bambang Yudhyono. Pasalnya, penyadapan hanya mungkin dilakukan jika terkait dengan upaya penegakkan hukum.

"Pemerintah kita jamin tidak mau melakukan intervensi penyadapan. Kecuali ada tindakan hukum oleh KPK, polisi, Jaksa Agung, itukan penegakkan hukum. Kalau pemerintah enggak mungkinlah, enggak mungkin melakukan itu," ujar Yasonna di Hotel Sari Pan Pacific, Jakarta, kemarin.

Pernyataan Yassona tersebut menanggapi tudingan SBY bahwa telepon miliknya dan sejumlah sahabat dekatnya disadap. SBY juga sempat menyatakan ia telah lama ingin bertemu dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) namun Jokowi dilarang oleh orang-orang terdekatnya.

"Coba tanya SBY (siapa yang larang). Kita enggak tahu. Enggak ada yang ngelarang-ngelarang. Siapa yang mau ketemu, ya harus melalui mekanisme toh. Kalau enggak disampaikan kan kita enggak tahu. Menurut Seskab kan belum ada permintaan," imbuhnya.

Yassona juga meminta semua pihak menahan diri dan menjaga situasi politik nasional tetap kondusif. Ia menegaskan saling tuding yang terjadi antara Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Ma'ruf Amin dan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dalam sidang dugaan penistaan agama di PN Jakut beberapa waktu lalu tidak perlu diperpanjang.

"Saya kira sudahlah. Apalagi Pak Kiai (Ma'ruf Amin) sudah memaafkan Ahok. Ahok juga sudah meminta maaf. Dua-duanya sudah saling memaafkan," pungkas Yassona.(OL-4)