Rectoverso dan Gagal Paham Rizieq Shihab

SATU-SATU, mestinya aku sayang ibu. Hanya, senandung itu tidak sejalan dengan pemikiran Imam Besar Front Pembela Islam (FPI) Rizieq Shihab. Bagi dia, satu-satu pejabat masuk hotel prodeo.

Hari itu, Rizieq tidak sedang berorasi di jalan raya. Namun, suaranya tetap saja terdengar lantang saat menyambangi ruang rapat pimpinan parlemen bersama belasan rekannya yang berjubah putih.

Di hadapan pimpinan dewan, dia masih keukeuh meyakini sikap keagamaannya soal edisi uang cetakan terbaru. Bagi dia, seluruh hologram rupiah keluaran terbaru memuat simbol terlarang ajaran komunis, palu arit.

“Gubernur BI dan menteri keuangan ada tanda tangannya di seluruh edisi uang kertas ini. Jadi, mereka harus bertanggung jawab. Peruri sebagai pencetak uangnya juga segera kami laporkan ke kepolisian,” ujar Rizieq, Rabu (11/1).

Dia berasumsi pencetakan uang baru dengan sengaja menyebarluaskan penggunaan atribut komunisme. “Terus terang kami merasa galau dengan ditemukannya indikasi kebangkitan paham komunisme.”

Padahal, bank sentral berulang kali menyatakan gambar yang tertera pada hologram rupiah baru bukan palu arit, melainkan rectoverso.

Rectoverso bisa dibilang merupakan logo yang merupakan bagian dari unsur pengaman uang rupiah. Tujuannya supaya masyarakat mudah mengenali ciri-ciri keaslian uang dan menghindari pemalsuan.

Memang di rupiah edisi baru lambang Bank Indonesia sekilas terpotong secara diagonal dan membentuk ornamen yang tidak beraturan. Namun, bukan berarti itu melambangkan palu arit. Toh, penyebaran uang kertas baru juga bukan bertujuan menyebarluaskan komunisme.

Sayangnya, mereka yang mengatasnamakan umat beragama langsung reaktif membayangkan kebangkitan PKI. “Saya protes keras terhadap munculnya logo mirip palu arit di uang kertas baru, tapi malah saya dianggap menghasut dan memfitnah negara.”

Teknik pencetakan rectoverso rupiah memang sempat bermotifkan bunga. Hanya, sejak 2000-an, pengamanan seluruh uang sudah menggunakan logo BI. “Sama sekali tidak identik dengan palu arit,” jelas Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI Tirta Segara menanggapi gagal paham Rizieq Shihab.

Ketetapan MPRS Nomor XXV/MPRS/1966 yang menyatakan larangan penyebaran atribut komunisme tidak seharusnya disalahmengertikan Rizieq. Kalau kata orang, “Sudah keras, salah pula.” (Nuriman Jayabuana/P-5)