Waspadai Kaum Oportunis

KETUA Umum Partai NasDem Surya Paloh menyebutkan ada pihak-pihak tertentu yang berniat menghambat kerja pemerintahan saat ini dengan cara memperkeruh suasana.

Surya meminta pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla mewaspadai hal tersebut serta segera melakukan penataan.

"Kita lihat dan sinyalir ada pihak yang mencari-cari kelemahan saja. Ini yang dikatakan memancing di air keruh atau oportunis yang memanfaatkan kekuatan pemerintahan seoptimal mungkin hanya untuk kepentingaan sesaat," kata Surya di Ambon, Maluku, kemarin.

Sang politikus senior mengutarakan hal tersebut di hadapan ribuan kader dan simpatisan Partai NasDem.

Surya menyatakan, daripada menjadi penumpang gelap, lebih baik semua pihak mendukung Kabinet Kerja sehingga tercipta pemerintahan yang kuat demi bergeraknya roda perekonomian.

"Siapa bilang tak ada kaum oportunis di kebangsaan kita. Siapa bilang tak ada pihak yang mengeksploitasi kekuatan pemerintah untuk pribadi. Siapa itu? Mungkin mereka sendiri yang paling tahu atau mungkin Presiden Jokowi pun tahu. Namun, NasDem yakin itu ada," tegasnya.

Bila pihak-pihak yang hendak memperkeruh suasana itu tidak segera ditata oleh Jokowi-JK, Surya khawatir akan terjadi distabilitas.

"Sejauh ini masih oke. Namun, kalau tidak ditata dengan baik, saya pikir potensi distabilitas itu tetap ada," tegas dia.

Garda terdepan

Sebagai partai pendukung pemerintahan, sambung Surya, NasDem berkewajiban mengawal roda pemerintahan. Ia bahkan menegaskan, NasDem harus berada di garis terdepan ketika ada pihak yang mencoba menjatuhkan pemerintah tanpa dasar yang jelas.

"Saya perintahkan seluruh kader berdiri di barisan terdepan membela pemerintahan ini. Itu tugas kader NasDem karena ketua umum kalian ini tahu ada yang coba-coba memancing di air keruh. Kita hadapi siapa saja yang lempar batu sembunyi tangan. Kita partai yang komit," tegasnya.

Partai yang mengusung restorasi Indonesia itu ingin mempercepat roda pembangunan pemerintahan. Kalaupun pemerintahan Jokowi-JK belum memenuhi harapan semua pihak, itu lebih karena masalah waktu.

"Bagaimanapun pemerintah baru berjalan satu tahun," cetus dia.

Menurutnya, pemerintahan saat ini memiliki tantangan besar.

"Sehingga dibutuhkan pemikiran untuk sama-sama memajukan bangsa," tandas Surya.

Pengamat hukum tata negara Refly Harun mengatakan ketidakkompakan memang terjadi di tubuh Kabinet Jokowi-JK akibat prosedur dan etika berpemerintahan belum berjalan baik.

"Prosedur dan etika berpemerintahan belum berjalan dengan baik. Tidak cukup komitmen. Segala sesuatu harus disistemisasi. Niat baik saja tidak cukup," tutur Refly.

Lebih jauh dia menyatakan, bila perbedaan pendapat diumbar ke media massa, hal itu malah menjadi kontraproduktif.

Refly meminta semua permasalahan diselesaikan secara internal.

"Tidak boleh kemudian menteri A mengkritik menteri B. Apalagi, ada menteri yang mengkritik presiden dan wakil presiden. Itu lebih aneh lagi," pungkas Refly.

(P-5)