Kampanye Menangkan Kotak Kosong

WALAU telah ditetapkan sebagai calon tunggal Pilkada Pati, Jawa Tengah, pasangan Haryanto-Saiful Arifin belum bisa bernapas lega. Pasangan petahana yang didukung delapan partai yang menguasai 46 kursi DPRD Pati, itu harus bekerja keras mengalahkan kotak kosong.

Sesuai dengan UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi undang-undang, calon tunggal harus dapat memenangi lebih dari 50% suara. Jika tidak, pilkada akan diulang tahun berikutnya.

Selain pasangan Haryanto-Saiful Arifin, masih ada tujuh pasangan lainnya yang merupakan calon tunggal dalam pilkada serentak di 101 daerah yang akan digelar 15 Februari mendatang.

Cuma bedanya, kampanye untuk memenangkan kotak kosong menguat di Pati. Kampanye kotak kosong itu dilakukan relawan yang tergabung dalam Aliansi Kawal Demokrasi Pilkada (AKDP) Pati. Relawan ini mengklaim memiliki jaringan hingga tingkat desa di 21 kecamatan di Kabupaten Pati. ''Pilkada yang hanya memiliki calon tunggal merupakan iklim demokrasi yang tidak sehat,'' kata Sekretaris AKDP Pati Itqonul, kemarin.

Saat kampanye, tim relawan AKDP Pati menggunakan kaus bertuliskan 'Kotak Kosong' dan juga alat peraga berupa spanduk yang bertuliskan 'Suara kotak suara rakyat dan jangan golput pilih kotak kosong' dan selebaran untuk mengajak warga Pati tidak golput, tetapi ikut mengambil haknya bersuara dalam pilkada dengan memilih kotak kosong.

''Kami tidak sekadar berkampanye untuk pemenangan, saksi-saksi yang dibentuk juga akan mengawal saat pemungutan dan penghitungan suara di seluruh TPS,'' ujar Itqonul. Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengatakan adanya warga yang berkampanye kotak kosong menunjukkan bahwa demokrasi di wilayah itu masih berjalan.

''Saya sebelumnya berpikir calon tunggal bisa tidur nyenyak lalu terpilih, ternyata tidak karena dengan adanya fenomena kampanye kotak kosong ini. Calon kepala daerah harus menyampaikan program sehingga rakyat dapat percaya penuh dan memenangi pilkada,'' kata Ganjar Pranowo.

Aspirasi masyarakat

Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR) menganggap maraknya kampanye memilih kotak kosong karena calon kepala daerah tunggal tidak merepresentasikan kepentingan rakyat.

"Representasi kepentingan rakyat tidak terwujud," ujar Koordinator Nasional JPPR Masykurudin Hafidz saat dihubungi, kemarin.

Ia mengungkapkan idealnya pilkada yang representatif mampu menghadirkan 4-5 pasangan calon di setiap daerah. "Namun, kalau dilihat sekarang, rata-rata hanya menghasilkan 2-3 paslon di tiap daerah. Itu pun delapan daerah menghadapi persoalan calon tunggal.

"KPU memperkenankan masyarakat untuk memilih kotak kosong. Terlebih masyarakat di sejumlah daerah memang bisa saja merasa tidak cocok dengan calon tunggal yang tersedia. "Masyarakat memang juga diperbolehkan untuk mengampanyekan kotak kosong, tapi tetap harus mengikuti aturan yang ada," ujar Ketua KPU Juri Ardiantoro. (Jay/EP/X-10)