Segera Tenderkan Proyek APBN 2016

SETELAH Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2016 mendapat persetujuan DPR, Presiden Joko Widodo meminta seluruh kementerian segera memulai proses tender terutama yang berkaitan dengan belanja modal dan infrastruktur.

Presiden Jokowi menyampaikan hal tersebut dalam rapat kabinet paripurna di Kantor Presiden, Jakarta, kemarin.

"Terutama belanja infrastruktur Kementerian PU, Perhubung an, Pertanian, dan ESDM segera dilelang, ditenderkan. Kita tidak mau terjadi kontraksi ekonomi gara-gara keterlambatan melaksanakan pekerjaan belanja modal utamanya di bidang infrastruktur," kata Presiden.

Pada kesempatan itu, Presiden kembali menyinggung penyerapan anggaran 2015.

"Dua bulan menjelang 2016, anggaran baru terserap 70% dari pagu APBN Perubahan 2015 sebesar Rp1.319,5 triliun. Segera putuskan agar target serapan anggaran tahun ini sebesar 92%-94% bisa tercapai."

Pekerjaan rumah 2015 lain yang harus dituntaskan, lanjut Presiden, ialah menjalankan Paket Kebijakan Ekonomi I-V yang hasilnya sudah mulai terlihat.

"Momentum ini jangan sampai hilang sehingga benar-benar berdampak terhadap kemudahan berusaha, meningkatkan daya saing industri nasional, dan memberikan dampak positif pada daya beli," tandas Jokowi.

Di sisi lain, Menko Perekonomian Darmin Nasution mengatakan perubahan pola penyerapan anggaran mendesak dilakukan agar perekonomian dapat pulih.

"Tahun ini kan alasannya perubahan nomenklatur. Tahun depan tidak ada lagi."

Terkait dengan kebijakan ekonomi selanjutnya, Menteri PPN/Kepala Bappenas Sofyan Djalil menambahkan, pemerintah mengundurkan waktu pengumuman Paket Kebijakan Ekonomi VI yang semula dijadwalkan kemarin.

"Diumumkan pekan ini, yang pasti pemerintah akan memberikan kemudahan bagi industri di kawasan ekonomi khusus (KEK) untuk berkembang. Ada semacam revitalisasi KEK agar menjadi semakin menarik," jelas Sofyan.

Dengan alokasi belanja negara Rp2.095 triliun, pemerintah menargetkan pendapatan negara sebesar Rp1.822,5 triliun.

Defisit fiskal yang ingin dikendalikan pemerintah maksimal 2,15% dari produk domestik bruto atau sebesar Rp273 triliun.

Dengan garis besar postur anggaran seperti itu, pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi 2016 sebesar 5,3% dengan laju inflasi 4,7%.

Adapun target tingkat kemiskinan turun di rentang 9%-10%, dan tingkat pengangguran 5,2%-5,5%.

Reformasi administrasi
Ekonom dari Universitas Indonesia Lana Sulistyaningsih mengakui mandat Jokowi agar tahun depan semua proyek dimulai sejak Januari 2016 merupakan tantangan besar.

"Pasalnya, kini administrasi keuangan di Indonesia masih memakan waktu yang cukup lama. Kalau mau tender, harus dibuat daftar isian penggunaan anggaran (DIPA), DPR memberi tahu kementerian teknis berapa anggarannya. Setelah itu kementerian teknis membuat DIPA. Mondar-mandirnya saja bisa satu bulan," ungkap Lana.

Menurut Lana, jika administrasi keuangan tidak direformasi, proyek baru dapat dimulai Maret-April tahun depan.

"Misalnya, setelah tender menunggu 15 hari saja, tidak perlu 45 hari. DIPA juga tidak perlu dibuat rumit, satu bulan ini harus beres." (Fat/Ant/X-4)