Menengok Episentrum Antikorupsi

JIKA ada zona bebas korupsi di negeri ini, kawasan Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)-lah lokasinya. Jangankan mencoba untuk menyuap, berniat memberikan tip parkir 2.000 perak saja, pasti akan dibuat kecewa karena niat baik Anda pasti dicampakkan.

Budaya antikorupsi tertanam subur di dalam hati pegawai (KPK). Komitmen merdeka dari korupsi dijalankan mulai pimpinan KPK yang setiap bulan menerima gaji dan seluruh tunjangan senilai Rp121 juta sampai petugas keamanan luar yang menerima gaji sesuai upah minimum Provinsi DKI Jakarta Rp3.3 juta.

Seorang tamu sempat terkaget-kaget ketika ditolak saat memberikan uang Rp2.000 kepada petugas parkir. Tanda terima kasih yang biasa diberikan kepada petugas keamanan yang telah menjaga kendaraannya aman berada di parkiran rupanya tidak berlaku di KPK.

“Pertama kali datang ke gedung ini saya kaget karena saya mendapatkan penolakan saat memberi uang tip parkir Rp2.000. Dia memelas, enggak usah Mbak, beneran enggak usah. Ini unik karena jarang sekali terjadi,” ujar Murshid saat berkunjung di Gedung KPK, kemarin.

Perempuan berusia 23 tahun itu kaget karena tidak seperti biasanya petugas parkir menolak tip. Namun, ketika ia sadar bahwa berada di tempat para pemberantas korupsi, akhirnya ia menyerah juga menghadapi kegigihan para pegawai KPK.

Petugas kemanan yang telah bertugas sejak 2014, Firlyan Ukthary, menjelaskan tradisi yang dibangun mencerminkan tugas dan kewenangan KPK. Ikatan kerja yang sedianya hanya dengan perjanjian kontrak, ditambah pakta integritas bermeterai Rp6.000.

“Saya saat pertama kerja, selain menandatangani kontrak, juga pakta integritas bermeterai Rp6.000. Di dalam pakta itu disebutkan, saya tidak diperkenankan menerima apa pun saat sedang bekerja termasuk seperti tip itu,” kata dia.

Penghasilannya murni dari gaji yang diberikan KPK, tidak ada tambahan di luar yang telah dituangkan dalam kontrak kerja. Pria berusia sekitar 35 tahun yang telah menjadi komandan regu itu menceritakan hidupnya bahagia meski tidak mendapat uang sampingan, hanya makan dari gaji sesuai dengan upah yang dikeluarkan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

“Bangga bekerja dalam trandisi antikorupsi dan lebih membanggakan lagi bisa berada bersama orang-orang antikorupsi dan memberantas korupsi. Itu yang membuat saya nyaman dan sangat bangga,” tutupnya.

Mantan Penasihat KPK Abdullah Hehamahua menjelaskan budaya antikorupsi, antimenerima di luar hak yang telah ditentukan, sudah terjadi sejak 2005.

Aturan itu dibakukan dalam kode etik yang melekat pada seluruh pegawai di KPK, baik pegawai yang diperbantukan dari lembaga lain, pegawai tetap, maupun pegawai alih daya seperti halnya petugas keamanan parkir.

Pengalaman berharga bagi Murshid, yang mungkin membuat efek berantai bagi keluarganya ataupun masyarakat lain yang dikenalnya, bahwa sikap antisuap ditegakkan mulai urusan tip. Tidak salah kiranya jika masifnya semangat antisuap digaungkan dalam setiap sendi kehidupan bernegara bangsa ini. (Cahya Mulyana/P-4)