Golkar Prioritaskan Menangi Pilkada

SILATURAHIM nasional (silatnas) di antara kedua kubu yang tengah berselisih, kubu Agung Laksono dan Aburizal Bakrie, hari ini akan diprioritaskan untuk pemenangan pada pilkada 9 Desember. Soal upaya pembentukan kepengurusan baru akan dibicarakan lebih lanjut seusai pilkada.

"Pasti ada (kesepakatan islah), tapi itu biar urusan petinggi-petinggi (Golkar), seperti Jusuf Kalla dan kedua ketua umum Golkar (Ical dan Agung), serta Luhut Panjaitan," ujar Waketum Golkar hasil munas Jakarta Yorrys Raweyai saat dihubungi Media Indonesia, Sabtu (31/10).

Acara tersebut, disebutkan Yorrys, akan menghadirkan tokoh-tokoh senior Golkar seperti Wakil Presiden Jusuf Kalla, Siswono Yudo Husodo, Akbar Tandjung, dan Muladi, serta Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Luhut Binsar Panjaitan.

Yorrys menambahkan acara silatnas ter-sebut bukan sekadar sebuah acara bagi Gol-kar, melainkan lebih kepada wujud rekonsiliasi Partai Golkar yang tengah berseteru selama satu tahun ini. Hal itu mengingat dalam acara tersebut Jusuf Kalla akan memberikan pidato kepada seluruh kader Partai Golkar yang hadir.

Dia melanjutkan silatnas pun dijadikan sebagai tempat berunding di antara kedua ketua umum Partai Golkar. Intinya bagaimana perbedaan yang pernah ada itu dilupakan, bersatu untuk memenangi Pilkada 9 Desember. Untuk itulah, calon kepala daerah yang diusung kedua kubu juga diundang untuk hadir.

Hingga ada kepengurusan baru, kedua kubu satu pendapat putusan MA berimplikasi pada kembalinya kepengurusan Golkar hasil Munas Riau 2009 dengan Ketua Umum Aburizal Bakrie, Sekjen Idrus Marham, dan Wakil Ketua Umum Agung Laksono.

Harus munas
Pakar hukum tata negara dari Universitas Parahyangan Asep Warlan Yusuf mengatakan islah kedua kubu Partai Golkar harus ditindaklanjuti dengan menggelar munas sehingga Golkar bisa kembali mendaftarkan kepengurusan tersebut ke Kementerian Hukum dan HAM.

Sebelum menggelar munas, ia mengingatkan kedua kubu agar benar-benar damai secara substantif. Jangan sampai hanya berdamai secara jangka pendek. "Silatnas harus dijadikan momentum bagi Golkar untuk menunjukkan mereka telah islah secara substantif, bukan jangka pendek," terang Asep.

Dikatakan Yorrys, jika akan menggelar munas, Golkar akan mengacu kepada dua putusan. Pertama, mengacu ke putusan hasil munas Riau yang mengatakan munas akan digelar pada 2015. Hal itu berdasarkan pascaputusan Mahkamah Agung yang meminta menteri hukum dan HAM untuk mencabut surat keputusan (SK) kepengurusan yang dipimpin Agung Laksono sehingga SK yang ada saat ini ialah SK hasil munas Riau.

Kedua, mengacu ke putusan Mahkamah Partai Golkar, yang mengatakan munas digelar selambat-lambatnya Oktober 2016. "Sekarang mau pakai yang mana, tinggal kompromi. Dua-duanya punya landasan hukum," tandasnya.

Sementara itu, Wakil Ketua Umum Golkar hasil Munas Bali Nurdin Halid menyampaikan dalam silatnas nanti tidak ada pembicaraan politik. Pasalnya, tujuan silatnas tersebut ialah rekonsiliasi kader.

"Karena Partai Golkar bisa ikut pilkada serta adanya putusan hukum yang merupakan kemenangan seluruh kader," kata dia. Ia menekankan munas akan digelar pada momen yang tepat dan harus sesuai dengan anggaran dasar Partai Golkar. (P-4)