Realisasi APBN Selamatkan Ekonomi

TARGET pertumbuhan ekonomi sebesar 5,3% tahun depan tidak mudah dicapai. Indonesia dapat keluar dari perekonomian yang melambat bila pemerintah mampu merealisasikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2016 dengan baik.

Pengamat ekonomi Didik J Rachbini mengatakan saat ini perekonomian banyak didorong sektor swasta, bukan dari realisasi pembangunan pemerintah. Di tengah kondisi ekonomi yang kurang menguntungkan, daya dorong sektor swasta tidak optimal. Akibatnya, pertumbuhan pun melambat.

"Ada dua senjata yang bisa dilakukan pemerintah untuk keluar dari ekonomi melambat. Pertama, realisasi APBN membuat masyarakat lebih sejahtera. Kedua, perbaikan birokrasi pemerintah agar dunia usaha jauh bertumbuh," papar Didik dalam sebuah diskusi bertema Catatan APBN 2016, di Jakarta, kemarin.

Di kesempatan yang sama, ekonom dari Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia Ichsanudin Noorsy menilai, dengan kinerja penyerapan anggaran yang belum positif, asumsi pertumbuhan ekonomi 2016 semestinya ada di kisaran 4,8%-5,2% saja. Tahun ini, hingga triwulan II, pertumbuhan tercatat hanya 4,67%.

Berbeda dengan Ichsanudin, Wakil Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Suryani SF Motik justru berpendapat target pertumbuhan ekonomi bisa lebih tinggi. Kendati begitu, target pajak dinilainya terlampau besar.

Suryani khawatir pemerintah akan semakin menekan pengusaha untuk memenuhi target pajak. "Harusnya kejar dulu pertumbuhan baru kemudian dipajaki lagi. Perusahaan bayar pajak tidak masalah bila perekonomian sedang bagus, tetapi kalau kondisi sedang susah itu menyulitkan," keluh Suryani dalam diskusi lain bertema Akhirnya Jokowi pakai APBN sendiri, di Jakarta, kemarin.

Pada hari sebelumnya, DPR mengesahkan RAPBN 2016 menjadi undang-undang setelah melalui lobi-lobi panjang. Salah satu bagian yang dipersoalkan DPR ialah pengalokasian penyertaan modal negara (PMN) bagi BUMN senilai Rp40,42 triliun dari total PMN Rp48,383 triliun. DPR dan pemerintah akhirnya sepakat menunda pencairan PMN untuk dibahas kembali pada APBN Perubahan 2016.

Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan keputusan tersebut dapat diterima pemerintah. "Artinya tidak diputuskan sekarang, tapi apabila uang nanti ada bisa dipakai. Apabila tidak (ada), ya, tidak. Jalan keluar yang bagus," ungkap JK seusai peletakan batu pertama Gedung Pascasarjana Universitas Islam Malang (Unisma), di Malang, kemarin.

BUMN yang sedianya mendapatkan suntikan PMN sebanyak 24 BUMN. Rencana alokasi terbesar diperoleh PT PLN (persero) yang mencapai Rp10 triliun.

Perlu PMN
Direktur Utama PLN Sofyan Basir mengatakan PMN tersebut akan dipakai untuk pembangunan transmisi listrik dan elektrifikasi daerah terpencil ataupun pulau-pulau terluar. Kini, PLN harus mencari solusi pendanaan lainnya agar proyek-proyek tersebut tetap terealisasi, salah satunya berupa pinjaman perbankan lokal.

"Jangan sampai penundaan ini nantinya berdampak kepada masyarakat yang terganggu oleh terhambatnya pembangunan jaringan. Semestinya memang tidak ditunda," ucap Sofyan.

Senada, Direktur Utama PT Angkasa Pura II Budi Karya Sumadi berharap dana PMN bisa cair dalam APBN-P 2016. Dalam RAPBN 2016, AP II diberi jatah PMN sebesar Rp2 triliun. Dana diperlukan untuk mengembangkan berbagai kebutuhan bisnis AP II seperti pembangunan landasan pacu ketiga Bandara Soekarno-Hatta dan telekomunikasi.

"Harapan kami PMN bisa keluar (cair) saat APBN Perubahan nanti," tutup Budi. (Dro/Wib/E-1)