Terbitkan Perppu Kebakaran Lahan dan Hutan

PRESIDEN Joko Widodo perlu segera menerbitkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau perppu terkait penanganan kebakaran lahan dan hutan.

"Kalau jadi presiden, saya keluarkan perppu," ucap Ketua Institut Indonesia Hijau Chalid Muhammad dalam diskusi bertajuk Kebakaran Hutan dan Masa Depan Hutan Indonesia yang diselenggarakan Galang Kemajuan Center, MarkPlus Center, dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, di Jakarta, kemarin.

Pasalnya, kebakaran lahan dan hutan sudah berulang-ulang terjadi sepanjang 18 tahun, khususnya di Sumatra dan Kalimantan. "Belum lagi dengan 50 juta lebih masyarakat yang terpapar asap, 500 ribu masyarakat menderita ISPA (infeksi saluran pernapasan atas), serta sudah 19 orang yang meninggal, tunggu apa lagi," tegas Chalid.

Perppu itu, lanjut Chalid, dapat menekankan sejumlah hal. Yang pertama, Presiden dapat menetapkan agar bencana kebakaran, longsor, dan banjir tidak boleh masuk ke force majeure (keadaan yang tidak bisa ditangani). "Nyatakan secara tegas bencana yang disebabkan kelalaian atau kesengajaan ialah kejahatan," kata Chalid.

Kedua, perppu mengatur tidak ada izin baru pembukaan lahan dan hutan. "Izin yang sudah telanjur diberikan harus dievaluasi," tukasnya.

Ketiga, perppu mewajibkan restorasi atau pemulihan lahan gambut dengan melibatkan rakyat. "Rakyat bisa menanami rawa gambut dengan tanaman yang memang habitat di sana, seperti sagu atau ramin," jelas Chalid.

Selanjutnya, aturan bahwa perusahaan yang terlibat pembakaran lahan atau hutan akan dimasukkan sebagai daftar hitam. Terakhir, perppu mengatur perusahaan pemegang izin harus melakukan pembuktian terbalik bila perusahaan tersebut sungguh-sungguh tidak membakar lahan.

Sosiolog Imam Prasodjo setuju dengan usul pembuatan perppu. "Namun, itu tidak mudah karena akan menimbulkan resistensi dari luar dan dari dalam pemerintahan."

Kunjungi Kalteng
Presiden Joko Widodo mengunjungi Kalimantan Tengah (Kalteng), kemarin, melihat pembuatan sekat kanal di lahan gambut.

"Sebulan yang lalu kita ke sini dan melihat lahan gambut ini terbakar karena kekeringan, tetapi sekarang tidak," ujar Presiden di Desa Tumbang Nusa, Kecamatan Jabiren Raya, Kabupaten Pulang Pisau.

Sekat kanal yang tembus ke Sungai Kahayan itu selalu terisi air. "Air itulah yang akan merembes ke lahan gambut. Itulah yang membuat lahan gambut jadi tidak terbakar," jelas Jokowi yang kedatangannya di Palangkaraya disambut cuaca cerah. Memudarnya asap dengan mulai turun hujan juga terpantau di wilayah Jambi, Riau, serta Sumatra Selatan.

"Sebulan yang lalu kita ke sini (Pulang Pisau) dan melihat lahan gambut ini terbakar, tetapi sekarang tidak," ujar Presiden.

Menurut Jokowi, pembuatan sekat kanal tidak berhenti di Kalteng. "Namun, akan kita buat di semua provinsi yang daerahnya rawan kebakaran, terutama lahan gambut," tegasnya.

Sebelumnya, Presiden Jokowi mengunjungi SD 8 Pahandut di Jl Dr Murjani, Gang Purwosari, Kota Palangkaraya. Jokowi didampingi Ibu Negara Iriana masuk ke kelas aman asap yang bagian ventilasinya ditutupi oleh membran penyaring asap. Mereka menyapa dan menyempatkan berdialog dengan anak-anak kelas 2 SD itu. (SS/SL/Uka/N-2)