Pembangunan Gedung DPR tidak Mendesak

ANGGARAN Rp740 miliar untuk pembangunan gedung baru kembali menjadi polemik lantaran masuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2016.

Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Gerindra Edhy Prabowo menegaskan fraksinya menolak anggaran tersebut.

"Kami dari Fraksi Gerindra menolak anggaran pembangunan gedung sebesar Rp740 miliar masuk APBN. Lebih baik dana tersebut dikembalikan lagi untuk kepentingan-kepentingan yang lebih mendesak," ujar Edhy di Gedung DPR RI, Jakarta, kemarin.

Ia menyatakan ruang kerja yang ada di Gedung DPR masih bisa dipakai sehingga pembangunan gedung baru belum terlalu mendesak.

Kalaupun harus dibangun gedung baru, sebaiknya dilakukan pada saat yang tepat, yakni ketika keuangan negara sudah stabil.

"Kita sekarang masih kekurangan uang. Lebih baik diprioritaskan pembangunan tempat lain. Karena situasi sekarang belum memungkinkan, kita tunda saja hingga keuangan negara membaik dan daya beli masyarakat sudah bagus," bebernya.

Anggota Badan Anggaran DPR RI dari Fraksi NasDem Johnny G Plate mengatakan masih ada kesempatan untuk membatalkan anggaran pembangunan Gedung DPR RI senilai Rp740 miliar saat pembahasan APBN perubahan.

Ia tidak mau wacana tersebut terus menjadi polemik.

"Pembahasan ini memang luput dari pengamatan anggota dewan. Kami pun selaku anggota banggar perhatiannya lebih terfokus pada pembahasan hal-hal yang besar, yaitu dana alokasi fisik dan BUMN," ujar Johnny di Gedung DPR.

Menurut dia, Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) dan Sekretariat Jenderal DPR merupakan pihak yang paling mengetahui pengajuan anggaran tersebut.

Oleh karena itu, ia menolak anggapan yang menyebutkan DPR kebobolan.

"Kita tidak bisa bilang kebobolan. Itu suatu proses menyeluruh yang tidak bisa semuanya dilihat. Perhatian sangat serius sekali terkait dengan hal-hal yang fundamental. Masih ada kesempatan untuk membahas anggaran tersebut kembali saat pembahasan APBN perubahan," cetusnya.

Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro mengatakan dana Rp740 miliar dalam APBN 2016 bukan untuk gedung baru melainkan untuk DPR RI sebagai institusi.

"Bukan untuk gedung. Mereka yang putuskan buat apa. Ya untuk institusi," ujar Bambang di Gedung DPR, tadi malam.