Headline
Dengan bayar biaya konstruksi Rp8 juta/m2, penghuni Rumah Flat Menteng mendapat hak tinggal 60 tahun.
Dengan bayar biaya konstruksi Rp8 juta/m2, penghuni Rumah Flat Menteng mendapat hak tinggal 60 tahun.
PASANGAN petahana gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama-Djarot Saiful Hidayat berhasil menghimpun dana kampanye publik sebanyak Rp48 miliar. Pengumpulan dana kampanye publik tersebut bahkan melibatkan lebih dari 10 ribu partisipan penyumbang.
“Semua dana kampanye itu dapat dipantau melalui website Ahok-Djarot. Semuanya berasal dari transfer bank,” ujar Bendahara Tim Pemenangan Ahok-Djarot Charles Honoris di markas pemenangan Rumah Lembang, Selasa (20/12).
Sumber pemasukan dana kampanye tersebut berasal dari berbagai sumber, baik perorangan maupun korporat. Menurutnya, donasi publik yang masuk cukup beragam. Sumbangan perorangan yang terkecil tercatat sebesar Rp10 ribu, sedangkan sumbangan korporat yang terbesar bahkan sampai mencapai Rp500 juta.
Charles mengungkapkan rincian penerimaan dan pengeluaran dana kampanye Ahok-Djarot sudah dirangkum dalam dua bundel laporan keuangan. Ia mengungkapkan laporan tersebut diserahkan kepada Komisi Pemilihan Umum DKI hari ini. Seperti diketahui, penyelenggara pilgub DKI menetapkan hari Selasa (20/12) sebagai tenggat pelaporan penerimaan sumbangan dana kampanye (LPSDK).
Penggalangan dana publik Ahok-Djarot, ujar dia, dilakukan dengan berbagai kegiatan. Dia mengatakan kegiatan kampanye harian di Rumah Lembang rata-rata mampu menghimpun cuan lebih dari Rp 100 juta per hari. Selain itu, penggalangan dana dengan format makan malam bersama Ahok-Djarot mampu mengumpulkan Rp500 juta hingga Rp1 miliar setiap kali digelar.
Charles mengungkapkan partai politik pengusung Ahok-Djarot hanya menyumbangkan dana sebesar Rp200 juta. Sementara sisanya murni merupakan hasil sumbangan publik yang berasal dari individu dan korporasi.
Bahkan, ia mengungkapkan setidaknya terdapat lima perusahaan yang menyuntukan sumbangan sebesar Rp500 juta. Tidak hanya itu, sebanyak 20 orang juga mendonasikan sumbangan maksimal sesuai ketentuan penyelenggara yaitu sebesar Rp75 juta.
Berdasarkan komposisi penyumbang, sebanyak lima belas persen donatur dana kampanye Ahok-Djarot menyumbangkan dana kurang dari Rp50 ribu. Sebanyak 29 persen penyumbang mengirimkan sumbangan Rp 0-100 ribu. Hanya sebanyak lima persen penyumbang dana kampanye Ahok-Djarot yang menyertakan uang di atas Rp10 juta. Sebanyak 51 persen penyumbang mendonasikan dana di rentang Rp 100 ribu-Rp 10 juta
Charles mengungkapkan tim pemenangan Ahok-Djarot masih akan meneruskan penggalangan dana selama masa kampanye. Sebab timnya mematok perolehan dana sebesar Rp80 miliar untuk operasional kampanye.
Calon petahana gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok mengungkapkan semua penyumbangnya tercatat dengan baik lantaran persyaratan donasi dilakukan secara ketat. Semua penyumbang bukan hanya tak diperkenankan memberikan sumbangan tunai, tapi juga harus menyertakan nomor pokok wajib pajak.
“Itu semua sudah tercatat rapi. Semua penyumbang kami tidak ada yang kasih tunai, semuanya itu ditransfer dan pakai NPWP.”
Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi Titi Anggraini mengungkapkan publik ingin mengetahui sumber dana kampanye setiap pasangan calon kepala daerah. Maka, laporan penerimaan sumbangan dana kampanye yang transparan bisa menjadi preferensi bagi pemilih dalam mengukur akuntabilitas.
“Laporan itu bisa menjadi alat kontrol pascapilkada. Apakah misalnya kebijakan-kebijakan kepala daerah terpilih cenderung memiliki tendensi balas budi kepada para donatur kampanye.”
Bagi Titi, penyelenggara berkewajiban membuka akses laporan keuangan kampanye setiap calon seluas luasnya kepada publik. “Maka, dari sana LPSDK bisa menjadi referensi untuk menilai akuntabilitas dan kejujuran para pasangan calon.” OL-2
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved