Hasil Sidang PPKI Tanggal 18 Agustus 1945: Pengesahan UUD, Pemilihan Soekarno-Hatta & Fondasi Negara

Hasil sidang PPKI tanggal 18 Agustus 1945 adalah salah satu momen bersejarah yang menentukan arah bangsa Indonesia setelah proklamasi kemerdekaan. Sidang ini digelar hanya sehari setelah Soekarno dan Mohammad Hatta memproklamasikan kemerdekaan pada 17 Agustus 1945 di Jakarta. Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) bertugas cepat menyusun fondasi negara agar Indonesia bisa berdiri sebagai negara merdeka yang sah di mata dunia.

Dalam artikel ini, kita akan bahas secara lengkap apa saja hasil sidang PPKI tanggal 18 Agustus 1945, latar belakangnya, proses sidang, tokoh-tokoh yang terlibat, serta dampak jangka panjangnya bagi Indonesia. Semua dijelaskan dengan bahasa sederhana agar mudah dipahami oleh siswa kelas 7-8.

Latar Belakang Pembentukan PPKI

PPKI dibentuk oleh pemerintah Jepang pada 7 Agustus 1945, saat Perang Dunia II hampir berakhir. Jepang yang kalah perang ingin memberikan kemerdekaan kepada Indonesia untuk mengamankan posisinya. Awalnya, ada Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) yang dibentuk pada Maret 1945. BPUPKI sudah menyusun rancangan UUD dan dasar negara Pancasila.

Namun, setelah Jepang menyerah kepada Sekutu pada 15 Agustus 1945, situasi berubah cepat. Para pemuda Indonesia mendesak proklamasi segera. Akhirnya, PPKI menggantikan BPUPKI dan langsung mengadakan sidang pertama pada 18 Agustus 1945 di gedung Pejambon, Jakarta (sekarang Gedung Pancasila).

Siapa Saja Anggota PPKI?

PPKI beranggotakan 21 orang dari berbagai daerah di Indonesia. Ketua PPKI adalah Ir. Soekarno, wakil ketua Mohammad Hatta, dan penasihat dari Jepang. Beberapa anggota terkenal lainnya termasuk Ki Hajar Dewantara, Mr. Teuku Mohammad Hasan, dan Wachid Hasyim. Mereka mewakili suku, agama, dan wilayah berbeda untuk menunjukkan persatuan bangsa.

Proses Sidang PPKI Tanggal 18 Agustus 1945

Sidang dimulai pagi hari dan berlangsung hingga sore. Dipimpin oleh Soekarno, sidang berjalan lancar meski dalam kondisi darurat. Tidak ada perdebatan panjang karena semua setuju bahwa Indonesia butuh pemerintahan secepat mungkin. Hasil sidang PPKI tanggal 18 Agustus 1945 ditetapkan dengan musyawarah dan mufakat.

Sidang dibagi menjadi beberapa agenda utama. Setiap agenda dibahas satu per satu, lalu disetujui secara aklamasi (sepakat tanpa voting). Ini menunjukkan semangat gotong royong para pendiri bangsa.

Agenda Pertama: Menyempurnakan Rancangan UUD

Rancangan UUD dari BPUPKI disempurnakan. Ada perubahan kecil, seperti menghapus bagian tentang agama untuk menghindari konflik. Pancasila tetap menjadi dasar negara, dengan sila pertama "Ketuhanan Yang Maha Esa" yang menyatukan semua agama.

Hasil Utama Sidang PPKI Tanggal 18 Agustus 1945

Ada empat keputusan besar yang lahir dari sidang ini. Berikut penjelasan detailnya:

1. Pengesahan Undang-Undang Dasar 1945

UUD 1945 resmi disahkan sebagai konstitusi Republik Indonesia. Dokumen ini terdiri dari:

• Pembukaan: Berisi alasan kemerdekaan dan tujuan negara.
• Batang Tubuh: 37 pasal tentang hak warga, pemerintahan, dan kekuasaan negara.
• Aturan Tambahan: Ketentuan sementara hingga pemilu diadakan.

UUD 1945 menjadi dasar hukum tertinggi. Meski pernah diubah pada 1999-2002, versi asli dari hasil sidang PPKI tanggal 18 Agustus 1945 tetap menjadi warisan berharga.

2. Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Pertama

Soekarno terpilih sebagai Presiden Republik Indonesia yang pertama. Mohammad Hatta menjadi Wakil Presiden. Pemilihan dilakukan secara aklamasi oleh semua anggota PPKI. Soekarno dan Hatta dipilih karena peran besar mereka dalam perjuangan kemerdekaan.

Pada hari yang sama, Soekarno-Hatta langsung dilantik. Ini membuat Indonesia memiliki pemimpin resmi hanya dua hari setelah proklamasi.

3. Pembentukan Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP)

KNIP dibentuk sebagai badan pembantu presiden, mirip parlemen sementara. Tugas KNIP adalah membuat undang-undang dan mengawasi pemerintahan. Ketua KNIP adalah Mr. Kasman Singodimedjo. KNIP membantu presiden hingga DPR terbentuk nanti.

4. Pembagian Wilayah dan Pembentukan Kementerian

Indonesia dibagi menjadi 8 provinsi: Sumatera, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sunda Kecil, Maluku, Sulawesi, dan Kalimantan. Dibentuk juga 12 departemen (kementerian) untuk menangani urusan dalam negeri, luar negeri, keuangan, pendidikan, dan lain-lain.

Departemen Dalam Negeri dipimpin oleh R.A.A. Wiranatakusumah, sementara Ki Hajar Dewantara menjadi Menteri Pengajaran pertama. Struktur ini memastikan pemerintahan berjalan meski dalam masa transisi.

Tokoh-Tokoh Kunci dalam Sidang PPKI

Selain Soekarno dan Hatta, ada beberapa tokoh yang berperan besar:

• Soepomo: Ahli hukum yang menyusun UUD 1945.
• Ki Hajar Dewantara: Tokoh pendidikan yang mendorong sistem pengajaran nasional.
• Abdul Wahid Hasyim: Mewakili umat Islam dalam musyawarah.

Mereka semua bekerja sama demi kepentingan bangsa, tanpa memikirkan golongan sendiri.

Dampak Hasil Sidang PPKI Tanggal 18 Agustus 1945

Hasil sidang ini memiliki dampak luas:

Dampak Jangka Pendek

Indonesia langsung memiliki pemerintahan yang sah. Ini memperkuat proklamasi di mata internasional. Belanda yang ingin kembali menjajah kesulitan karena Indonesia sudah punya presiden, UUD, dan struktur negara.

Dampak Jangka Panjang

UUD 1945 menjadi fondasi demokrasi Indonesia. Pancasila tetap menjadi ideologi negara. Pemilihan Soekarno-Hatta menginspirasi generasi berikutnya. Bahkan setelah amandemen, semangat persatuan dari sidang PPKI tanggal 18 Agustus 1945 masih terasa hingga kini.

Tantangan Setelah Sidang PPKI

Meski sukses, ada tantangan besar. Belanda tidak mengakui kemerdekaan dan memicu Perang Kemerdekaan. PPKI mengadakan sidang lanjutan pada 19 dan 22 Agustus untuk menyesuaikan struktur pemerintahan dengan kondisi perang.

Kesimpulan: Warisan Abadi Sidang 18 Agustus 1945

Hasil sidang PPKI tanggal 18 Agustus 1945 adalah bukti kecepatan dan kebijaksanaan para pendiri bangsa. Dalam waktu singkat, mereka membangun negara dari nol. Pengesahan UUD 1945, pemilihan Soekarno-Hatta, pembentukan KNIP, dan struktur pemerintahan menjadi pondasi Indonesia modern.