Ganjar Dorong KPK Bongkar Korupsi KTP-E

GUBERNUR Jawa Tengah yang juga mantan anggota Komisi II DPR, Ganjar Pranowo, minta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membongkar perkara korupsi proyek KTP-E. Politikus PDI Perjuangan itu mengelak menerima aliran suap dari konsorsium pengadaan barang dan jasa KTP-E.

“Kayaknya kalau proses awalnya biasa-biasa saja, kayaknya, loh. Kalau terus, kerja keras, dibongkar saja,” jelas Ganjar saat memenuhi panggilan KPK sebagai saksi untuk penyidikan perkara korupsi KTP-E di Gedung KPK, Jakarta, kemarin.

Ganjar diperiksa selama tujuh jam sampai 16.20 WIB. Lembaga antirasywah memintainya keterangan soal pengang­garan. Itu termasuk menjelaskan dokumen-dokumen yang terkait saat pembahasan bersama Kementerian Dalam Negeri.

“Kita buka. Satu per satu kita konfirmasi sehingga itu memberikan pengetahuan yang lebih detail kepada KPK,” katanya.

Menurut Ganjar, penyidik mencecar sebanyak 18 pertanyaan. Salah satunya soal aliran dana dari perusahaan pemenang pengadaan barang dan jasa proyek yang menelan anggaran Rp5,9 triliun.

“Ada pertanyaan. Apakah di Komisi II DPR ada pembagian uang, apakah Pak Ganjar menerima atau enggak? Saya jawab tidak,” tegasnya.

Selain Ganjar, KPK juga meminta ­keterangan mantan kolega Ganjar di Komisi II, Chairuman Harahap. ­Chairuman dimintai keterangan seputar proses pembahasan di Komisi II pada saat menyetujui anggaran KTP-E.

“Bagaimana penyetujuan kita (Komisi II), bagaimana anggaran. Enggak ada masalah dalam pembahasan,” jelas mantan anggota DPR dari Partai Golkar itu.

Anggota Komisi II DPR Markus Nari pun turut serta diperiksa sebagai saksi. Politikus Partai Golkar itu mengaku tidak terlibat dalam persetujuan anggaran KTP-E karena baru masuk di Komisi II pada 2012. “Jadi cuma karena (saya) banggar itu kan dipanggil semua,” singkatnya.

Tersangka Sugiharto
Kepala Biro Humas KPK Febri Diansyah menjelaskan seluruh saksi dipanggil untuk tersangka mantan Direktur Pengelolaan Informasi Administrasi Penduduk pada Ditjen Dukcapil Kemendagri, Sugiharto. KPK ingin menelisik sejak proses pembahasan anggaran di DPR.

“Apakah ada penerimaan dana atau keterlibatan lebih rinci, saya kira itu teknis penyidikan enggak bisa kita ungkap,” ujar Febri.

Sebelumnya, Ketua KPK Agus ­Rahardjo mengatakan penyidikan ­Sugiharto juga digunakan untuk ­membidik petinggi Kementerian Dalam ­Negeri. Pasalnya, korupsi proyek KTP-E yang merugikan negara Rp2,3 triliun diduga melibatkan banyak pihak.

“Kan saya bilang kalau uang sebanyak itu yang menikmati pasti enggak hanya dua orang. Kalau dua orang itu kan di tingkat bawah, pasti di atasnya ada,” ujar Agus.

Menurutnya, KPK membidik atasan Irman dan Sugiharto dengan mengikuti aliran dana proyek yang menelan dana APBN Rp5,9 triliun itu. Aliran tersebut dilacak ke semua jejaring di Kemendagri dan DPR.

“Masak uang sebesar itu dinikmati berdua saja. Kan enggak mungkin,” tegas Agus.

Ia enggan menyebut nama pihak yang sedang diburu. Bila dilihat dari posisi kedua tersangka, atasan mereka ialah mantan Mendagri Gamawan Fauzi.

Mantan Bendahara Umum Partai Demokrat M Nazaruddin sebelumnya pernah mengatakan uang proyek pengadaan KTP-E mengalir ke pemerintahan dan anggota DPR. (P-5)

[email protected]