Perbedaan Satukan Bangsa

MASYARAKAT diimbau untuk mendudukkan kasus dugaan penistaan agama yang dilakukan calon Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) pada persoalan hukum.

Hal itu dikemukakan Kapolri Jenderal Tito Karnavian pada istigasah bersama ulama, kiai, dan warga Banten di Masjid Raya Al-Bantani, Serang, kemarin.

"Kasus ini jangan dikaitkan ke ranah politik, agama, dan ras karena perbedaan suku, agama, dan ras itulah yang menyatukan bangsa ini. Penegak hukum sedang memproses. Warga jangan terpengaruh dan terprovokasi yang akhirnya dapat memecah belah NKRI. Perbedaan dan kebinekaan harus terjaga, jangan ternodai," kata Kapolri.

Menurut Tito, nanti masyarakat bisa menyaksikan persidangan Ahok secara terbuka.

"Hari ini (kemarin) sekitar jam sepuluh berkas perkara telah diserahkan ke Kejaksaan Agung. Kalau berkas tersebut sudah P21, tugas Polri selesai," tukas Tito.

Sebelumnya, Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Majelis Ulama Indonesia berencana menggelar unjuk rasa pada Jumat (2/12) untuk mendesak polisi menahan Ahok.

Aksi dilakukan dengan salat Jumat bersama dengan posisi imam di Bundaran HI. Sebelum salat Jumat, digelar doa bersama sepanjang Jalan Sudirman dan MH Thamrin.

Ketua Umum PBNU Said Aqil Siradj yang menghadiri istigasah bersama Kapolri juga mengimbau masyarakat tidak ikut demonstrasi tersebut.

"Tuntut-an agar Ahok diadili sudah dijalankan penegak hukum. Masyarakat tinggal menunggu. Penegak hukum milik kita, undang-undang milik kita, dan hukum milik kita."

Imbauan serupa juga dilontarkan pengasuh Pondok Pesantren Buntet KH Adib Arsyad ketika menerima Wakapolri Komjen Syafruddin, kemarin.

Menurut Adib, kondisi saat ini bisa memecah belah NKRI.

"Pesantren Buntet tidak ikut-ikutan demonstrasi."

Ketua MUI DI Yogyakarta Toha Abdurrahman berpikiran sama pula.

"Untuk menjaga keamanan dan kerukunan bangsa, penyampaian aspirasi melalui surat kepada pemerintah lebih tepat."

Ketua Umum PBNU Said Aqil Siradj mengingatkan pihaknya telah mengeluarkan fatwa bahwa salat Jumat di jalan tidak sah.

"Salat Jumat di jalan menurut mazhab Syafi'i dan Maliki tidak sah. Cara ibadah kita pakai Syafi'i."

Dubes Arab Saudi untuk Indonesia Osamah Mohammed al-Shuibi pun menilai salat Jumat di jalan sebagai ketidaklaziman.

"Di Saudi itu dilakukan dalam kondisi masjid sudah penuh."

Tidak khawatir

Presiden Joko Widodo tidak khawatir dengan rencana unjuk rasa 2 Desember.

Setelah menggelar konsolidasi kebangsaan dengan mengundang sejumlah ketua umum partai politik pekan ini, kemarin Jokowi membuka Indonesia Franchise and SME Expo 2016 di Jakarta Convention Center.

Siang harinya Presiden kembali ke Istana Negara menerima sejumlah pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah.

Seusai pertemuan selama 30 menit, Jokowi bertolak ke Makassar untuk menggelar sosialisasi amnesti pajak dan meresmikan Pelabuhan Untia.

Malam harinya, Jokowi bertemu ulama dan tokoh agama Sulsel untuk meminta masukan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan kebinekaan.

Isu demonstrasi lanjutan pada 25 November di sekitar Bundaran HI, Istana Merdeka, dan Gedung MPR/DPR tidak membuat kondisi mencekam.

Situasi di kawasan Bundaran HI, Monas, Istana Merdeka, dan Gedung MPR/DPR kemarin tampak seperti biasa.

Di sisi lain, kemarin tidak terjadi penarikan uang besar-besaran (rush money) seperti diembuskan beberapa hari belakangan.

Gubernur BI Agus Martowardojo menyatakan perbankan kita sehat dan likuiditasnya juga baik.

"Tidak ada rush money, itu isu."

Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri Brigjen Agung Setya mengklarifikasi isu rush money merupakan hoax.

Polri kini tengah mengejar empat pelaku penyebar isu rush money di media sosial.(Ths/Deo/Dro/Nic/UL/AU/FL/PT/FR/SS/LN/X-3)