Solusi Kemacetan Perlu Urun Pengembang

BERBAGAI program kerja dari ketiga calon Gubernur DKI Jakarta telah disampaikan untuk mengatasi masalah akut DKI Jakarta, yakni kemacetan.

Mulai dari pembatasan mobil mewah dan interkoneksi moda, meningkatkan biaya parkir dan tarif tol, hingga mengubah angkutan perkotaan ke bentuk bus-bus mini.

Untuk mengatasi kemacetan, diperlukan upaya yang membuat warga bersedia beralih dari kendaraan pribadi ke angkutan umum.

Sayangnya, menurut Ketua Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Danang Parikesit, belum ada program yang menyoal kerja sama dengan pengembang.

Menambah rute hingga masuk ke perumahan akan lebih efektif bila menggandeng pengembang.

"Semua punya masalah tidak mampu mengatur pengembang," kata Danang, ketika dihubungi Media Indonesia, kemarin.

Pemprov DKI juga membutuhkan kerja sama daerah-daerah penyangga, seperti Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Bodetabek).

Pasangan petahana Basuki Tjahaja Purnama-Djarot Saiful Hidayat telah mulai meluaskan jangkauan Trans-Jakarta hingga Bodetabek.

Namun, pengembangannya masih bersifat sepihak, hanya dari DKI.

"Formula kerja sama itu solusi yang sangat penting," ujar Danang.

Guru Besar UGM itu mengingatkan agar solusi kemacetan mengombinasikan penanganan kendaraan pribadi dan transportasi umum.

Misalnya, program pasangan nomor urut 1 Agus Harimurti-Sylviana Murni yang menyodorkan penaikan biaya parkir dan tarif tol.

Program itu tidak akan efektif bila tidak disertai dengan pengembangan angkutan umum.

Danang setuju dengan rencana kebijakan sistem tiket sesuai zona dan bisa digunakan berbagai angkutan umum, seperti yang dilontarkan pasangan nomor urut tiga Anies Baswedan-Sandiaga Uno.

Namun, ide tersebut akan mendapat tantangan besar dari integrasi tiket/kartu.

Selama ini beda moda, beda pula kartunya.

Dalam kaitan itu, Anies menjelaskan sistem biaya transportasi akan diatur terintegrasi dan sesuai dengan zona yang dilewati penumpang.

"Tiketnya multiple kendaraan. Jadi, kalau pindah (moda), mereka masih bisa pakai lagi (tiketnya)," ucap Anies.

Gencarkan subsidi

Pasangan Anies, Sandiaga, menggagas larangan mobil seharga Rp3 miliar atau lebih melintas jalanan Ibu Kota untuk atasi kemacetan. Gagasan ini mendapat kritik Basuki.

Gubernur DKI Jakarta nonaktif itu berpendapat justru yang perlu dibatasi mobil murah karena penggunaannya mendominasi.

Kendati begitu, Basuki lebih memilih menggencarkan subsidi transportasi bagi warga menengah ke bawah dan perlahan menggratiskan tarif Trans-Jakarta.

Pemprov juga memacu pembangunan mass rapid transit (MRT) dan light rail transit (LRT).

"Jadi, kalau bagi kami subsidi menengah ke bawah ialah membangun kereta api, MRT, kepada mereka," tandas Basuki. (Mtvn/Nur/Gol/P-1)