Program Dana untuk RW Dinilai tidak Realistis

DI masa kampanye saat menyampaikan pidato politik, calon Gubernur DKI Jakarta nomor urut satu Agus Harimurti Yudhoyono menjanjikan dana melimpah untuk seluruh Rukun Warga (RW) di DKI Jakarta. tidak tanggung-tanggung, setiap RW akan mendapat Rp1 miliar per tahun. Namun, program tersebut dinilai tidak realistis.

Direktur Eksekutif Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) Robert Endi Jaweng berpendapat, program anak sulung mantan presiden Susilo Bambang Yudhoyono itu hanya untuk menarik simpati pemilih di tingkat RT dan RW.

Tidak realistisnya program itu, kata Endi, karena RW berada di luar struktur pemerintahan yang hanya sampai kelurahan. Jika dana diberikan ke RW, potensi penyelewengan akan tinggi karena pengurus RW bukanlah aparatur pemerintahan. Dikhawatirkan, pertanggungjawaban keuangannya akan amburadul dan menimbulkan masalah hukum.

“Selain masalah pertanggungjawaban juga kompetensi, pengurus RW ini tidak pengalaman mengelola dana, inefisensi dan korupsi itu bisa marak, kalau itu terjadi, Agus mau tidak tanggung jawab?,” ujar Endi saat dihubungi Media Indonesia, Rabu (23/11).

Endi menambahkan, masalah berikutnya adalah terkait skema yang digunakan untuk pengucuran dana ke RW. Ia melihat, salah satu skema yang paling mungkin dilakukan yakni melalui skema hibah. Namun, skema hibah tersebut juga ada aturannya dimana penerima hibah hanya boleh menerima hibah satu kali dalam satu masa pemerintahan (5 tahun) sesuai Permendagri No.32/2011. Jika Agus menjanjikan Rp1 miliar per tahun, sama saja melanggar aturan.

“Mengelola pemerintahan ini ada sistemnya, tidak asal mengumbar janji, harus bekeja dalam sistem, buatlah program yang sesuai sistem. Mending fokus pada masalah yang penting, banjir, macet, atau sampah,” jelasnya.

Menanggapi kritikan itu, Wakil Ketua Timses Agus-Sylvi, Eko Hendro Purnomo tidak sependapat jika pengurus RW dianggap tidak becus mengelola dana. Namun, ia tidak tutup mata jika masih ada pengurus yang kurang berpengalaman mengelola dana. Untuk itu, katanya, nanti akan ada pendampingan bagi pengurus RW dari jajaran Pemprov DKI Jakarta dalam hal birokrasi serta pertanggungjawaban dana.

“Itu (pendampingan) bisa setengah tahun sampai 1 tahun, kita jangan apriori dengan RW , karena RW itu bagian yang telah dipiih mufakat oleh masyarakat,” tukasnya.

Ia pun menampik jika program itu sama dengan bagi-bagi uang, pasalnya pengajuan dana juga dalam bentuk proposal yang kegunaannya disesuaikan kebutuhan masing-masing RW.

Terkait skema pengucuran dana, Eko mengaku hal itu masih dalam tahap pembahasan. Tetapi ia memastikan pengucuran dana tidak akan menggunakan skema dana hibah.

“(Skema pendanaan) masih penggodokan, karena ini masih bagian program, kita belum sampai sistematis banget,” ucap Eko.

Terkait klaim dari calon Wakil Gubernur nomor urut tiga Sandiaga Uno jika program tersebut berasal dari kader PKS Muhammad Idrus, Eko menilai hal itu masih perlu diteliti. Terpenting, kata dia, Agus siap menjalankan apapun program yang bermanfaat bagi masyarakat sekalipun program itu merupakan warisan atau ide dari pihak luar. OL-2