BI Perkuat Likuiditas Antarbank

Bank Indonesia (BI) akan meluncurkan kebijakan baru terkait dengan penempat­an giro wajib minimum (GWM), yang disebut GWM averaging. Menurut rencana, kebijakan itu akan mulai berlaku pada kuartal I 2017.

Gubernur Bank Indonesia (BI) Agus DW Martowardojo menjelaskan, berbeda dengan sistem GWM yang saat ini berlaku, sistem GWM averaging hanya mewajibkan bank untuk memelihara rata-rata kecukupan GWM dalam suatu maintenance period, dan tetap mengacu ke GWM primer.

Agus juga mengungkapkan alasan dikeluarkan GWM averaging ini, yakni agar perbankan lebih fleksibel dalam mengatur likuiditas sehingga diharapkan dapat menjadi salah satu penopang dan pendorong operasi moneter.

“Maintenance period-nya yakni setiap dua mingguan. Dengan kelonggaran ini, kami berharap transaksi antarbank akan semakin aktif, gejolak suku bunga dapat lebih terkendali, dan transmisi kebijakan moneter semakin kuat,” tutur Agus.

Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Muliaman D Hadad menyambut baik kebijakan baru ini. Menurutnya, kebijakan itu sebuah inovasi makroprudensial yang diperlukan.

“Tentu saja akan membantu aspek likuiditas, paling tidak bisa terakomodasi dengan baik,” ujar Muliaman.
Hal serupa juga disampaikan Direk­tur Uta­ma BCA Jahja Setiaatmadja. Menurutny­a, selain melonggarkan likuiditas, kebijakan baru itu bisa memberikan efisiensi.

“Untuk bank dengan likuiditas ketat, dengan GWM averaging, jika bank ingin mengambil uang, mereka tidak perlu meminjam di pasar lagi sebab bunga pinjaman di pasar kan mahal,” terang Jahja.

Selain itu, walaupun tidak berdampak langsung terhadap dana pihak ketiga (DPK), pihaknya juga tidak perlu menaikkan bunga deposito sehingga dari segi cost bisa efisien. Jahja memperkirakan, tahun depan, DPK BCA bisa tumbuh di kisaran 5%-8%.

Dirut BRI Asmawi Syam menyampaikan GWM averaging akan sangat membantu perbankan untuk meningkatkan kredit mereka. Asmawi memprediksi, dengan kebijakan baru itu, kredit BRI akan bertumbuh 14%-15%, lebih tinggi daripada target 2016 yang sebesar 13%-15%.

Selain penguatan dari makroprudensial, Agus menambahkan, penguatan kerangka operasi moneter dilakukan dengan optimalisasi utilisasi surat berharga negara sebagai instrumen moneter. BI akan mengganti sertifikat Bank Indonesia dengan SBN sebagai instrumen moneter secara bertahap atau gradual. (Arv/X-6)