Presiden Ingin KPK Diperkuat

KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) harus diperkuat. Tidak hanya dari sisi kelembagaan dan kemandirian, anggar an pun perlu ditingkatkan.

Berbarengan dengan itu, reformasi internal di tubuh Kejaksaan Agung dan kepolisian pun wajib dilanjutkan. Hal itu diutarakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat membuka rapat terbatas di Istana Negara, Jakarta, kemarin.

“Tujuannya ialah menghasilkan penegakan hukum yang profesional. Tidak cukup sampai di situ saja. Pemberantasan korupsi pun harus terus berjalan efektif, tidak berjalan sendiri-sendiri. Kepolisian dan Kejaksaan Agung harus memperkuat sinergi dengan KPK. Selain itu, saya minta transparansi penanganan perkara-perkara korupsi ditingkatkan,” ujar Jokowi.

Jokowi juga meminta agar aksi pencegahan dan pemberantasan korupsi tidak berhenti pada dokumen-dokumen perencanaan yang bertumpuk, aksi-aksi simbolis, dan seremonial.

Saat ini, pemerintah sudah melakukan terobosan dengan membentuk satuan tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli). Hasilnya, mulai terlihat dengan pembenahan-pembenahan di unit-unit layanan publik.

"Hasilnya juga sudah mulai terlihat dengan ditangkapnya beberapa aparat birokrasi, kemudian juga BUMN yang masih berani melakukan pungli,” tuturnya.

Terkait aksi pencegahan, Jokowi meminta agar perhatian diprioritaskan pada sektor perizinan dan sektor pelayanan publik yang berkaitan langsung dengan masyarakat.

Sementara itu, Ketua KPK Agus Rahardjo memberikan pengarahan antikorupsi di Kementerian Pertahanan, kemarin.

Melalui kegiatan sosialisasi itu, personel Kemenhan diharapkan tidak terlibat dalam korupsi untuk mewujudkan wilayah Kemenhan yang bebas dari korupsi guna mendukung terwujudnya pemerintahan yang baik dan bersih. (Deo/Cah/Ant/P-4)