Headline
Revisi data angka kemiskinan nasional menunggu persetujuan Presiden.
Revisi data angka kemiskinan nasional menunggu persetujuan Presiden.
Keputusan FIFA dianggap lebih berpihak pada nilai komersial ketimbang kualitas kompetisi.
MANTAN pejabat Mahkamah Agung (MA), Zarof Ricar, dituntut 20 tahun penjara oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Agung dalam sidang kasus korupsi, suap, dan gratifikasi yang menyeretnya.
Ia juga dikenai denda sebesar Rp1 miliar, dengan ketentuan subsider enam bulan kurungan, atas perannya dalam kasus suap penanganan perkara Ronald Tannur di tingkat kasasi tahun 2024 serta penerimaan gratifikasi selama periode 2012–2022.
JPU Nurachman Adikusumo dalam sidang yang digelar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Rabu (tanggal sesuai), menyatakan Zarof terbukti secara sah melakukan pemufakatan jahat serta menerima gratifikasi pejabat publik.
"Ini diatur dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a dan Pasal 12 B juncto Pasal 15 jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001," kata JPU dalam sidang pembacaan surat tuntutan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, seperti dikutip Antara, Rabu (28/5).
Jaksa juga menuntut agar terdakwa dikenakan hukuman tambahan berupa perampasan aset, termasuk uang tunai dalam berbagai mata uang rupiah, dolar Singapura, dan dolar Hong Kong yang diduga merupakan hasil dari tindak pidana korupsi.
Dalam menyusun tuntutan, JPU mempertimbangkan sejumlah faktor pemberat, seperti:
Sementara itu, satu-satunya faktor yang meringankan adalah bahwa Zarof belum pernah dihukum sebelumnya.
Zarof Ricar diduga terlibat dalam pemufakatan jahat bersama penasihat hukum Ronald Tannur, Lisa Rachmat, dengan tujuan menyuap Hakim Ketua MA Soesilo dalam penanganan perkara Ronald Tannur di tingkat kasasi pada tahun 2024.
Tak hanya itu, selama menjabat di MA, Zarof disebut menerima gratifikasi senilai Rp915 miliar serta emas seberat 51 kilogram yang terkait dengan pengurusan perkara selama periode 2012–2022.
Jaksa juga menuntut agar Zarof dijatuhi pidana tambahan berupa perampasan aset yang diduga berasal dari kejahatan korupsi, termasuk uang tunai dalam bentuk rupiah, dolar Singapura, dan dolar Hong Kong.
Atas perbuatannya, Zarof disangkakan melanggar Pasal 6 ayat (1) huruf a atau Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 12 B juncto Pasal 15 jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001. (Ant/P-4)
Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Harli Siregar, menyebut tuntutan 20 tahun penjara terhadap Zarof Ricar merupakan hasil pertimbangan pimpinan dan didasarkan pada fakta persidangan.
Herdiansayah berharap agar majelis hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dari perbuatan Zarof.
Harli mengaku bingung dengan tekanan yang dicetuskan Zarof. Saat ini, Kejagung masih mengusut kasus pencucian uangnya, saat persidangan kasus suap dan gratifikasinya hampir rampung.
Zarof mengumpulkan gratifikasi dari mulai menjabat sebagai Direktur Pranata dan Tata Laksana Perkara Pidana Ditjen Badilum MA.
MEIRIZKA Widjaja Tannur, ibu dari Ronald Tannur, mengungkapkan bahwa pengacara anaknya, Lisa Rachmat, pernah meminta uang untuk "mengamankan" kasus pembunuhan yang menjerat Ronald Tannur
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved