Deradikalisasi Tumpul di Hulu

PROGRAM deradikalisasi terhadap narapidana terorisme selama di lembaga pemasyarakatan (LP) bisa berujung kesia-siaan ketika yang bersangkutan telah kembali ke masyarakat.

"Deradikalisasi di LP tidak masalah karena kami bisa kasih sosialisasi. Ada psikolog, ulama, dan lain-lain. Masalah yang belum terselesaikan menyangkut kontrol narapidana yang telah bebas. Siapa yang bertanggung jawab? Kini, ada 70 LP dan dua rumah tahanan di seluruh Indonesia. Ketika dia keluar, di mana tinggalnya, bagaimana penerimaan masyarakat, dan keluarganya.

Selama ini kami sibuk dengan persoalan di hilir, tetapi di hulu tidak tersentuh," kata Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Suhardi Alius kepada Media Indonesia, kemarin.

Menurut Suhardi, pihaknya memahami betul persoalan radikalisme. Untuk mencegah meluasnya ancaman dari kelompok ekstrem, pemerintah telah membentuk satuan tugas yang terdiri atas 17 kementerian dan lembaga.

Seluruh instansi yang berkorelasi dengan tugas BNPT, lanjut Suhardi, diberi mandat untuk bersama-sama mencegah aksi terorisme melalui sosialisasi program deradikalisasi secara total.

"Kepala daerah kami ingatkan, ini ada warga binaan selesai menjalani hukuman dan perlu didampingi. Kalau tidak, dikhawatirkan dia kembali ke jaringannya lagi, sama seperti kasus narkoba. Kami tahu mereka kembali radikal karena sejumlah hal seperti kesejahteraan, frustrasi, anak tidak sekolah, dan beban hidup yang tinggi," ujar Suhardi.

Tantangan besar

Presiden Joko Widodo di depan peserta apel Danrem-Dandim se-Indonesia di Bandung, kemarin, mengungkapkan isu-isu yang berkaitan dengan terorisme, radikalisme, kemiskinan, pengangguran, dan ketimpangan ekonomi menjadi tantangan besar bangsa Indonesia ke depan.

"Saya sampaikan tantangan itu dengan gamblang agar TNI bisa berperan sebanyak-banyaknya, tahu apa yang harus dikerjakan sekarang dan yang akan datang. Kami juga menyiapkan narasi besar agar masyarakat betul-betul merasakan ketenangan, bukan kekhawatiran," ungkap Jokowi seperti dikutip Metrotvnews.com, kemarin.

Mengenai kelanjutan penanganan kasus pengeboman Gereja Oikumene di Samarinda, Kaltim, Kadiv Humas Polri Irjen Boy Rafli Amar menyebutkan hingga kemarin polisi masih memeriksa 19 orang yang diduga terkait dengan peristiwa pada Minggu (13/11) itu. Polisi juga masih memeriksa intensif Juhandi, pelaku pengeboman.

"Kami mendalami seperti apa hubungan ke-19 orang tersebut dengan tersangka. Apakah mereka pernah melakukan kegiatan terkait terorisme. Diduga, 19 orang yang ditangkap juga terkait kelompok Jamaah Ansharut Daulah Kaltim.

"Sementara itu, di tengah reaksi keras yang mengutuk pengeboman Gereja Oikumene, gerakan sosial para netizen membuktikan rasa kemanusiaan belum pupus di negeri ini. Sejak diluncurkan melalui halaman penggalangan dana Kitabisa.com/bomsamarinda pada Senin (14/11) telah terkumpul dana Rp90 juta untuk korban tragedi tersebut.

"Cobaan mereka berat, saatnya kita berempati dan berangkulan tangan untuk meringankan beban mereka. Besar kecil donasi bukan masalah" kata Adjie Silarus, seorang netizen yang berprofesi sebagai pelatih yoga.

Menurut rilis Kitabisa.com yang diterima Media Indonesia, kampanye akan terus berjalan hingga Selasa (22/11). Donasi yang terkumpul akan didistribusikan lembaga kemanusiaan Aksi Cepat Tanggap kepada keluarga korban. (Beo/Her/X-3)