Pemakzulan lewat Demo Mustahil

PAKAR hukum tata negara Margarito Kamis menyatakan wacana menggulingkan pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK) melalui aksi unjuk tidak masuk akal.

Apalagi, menurut Margarito, pemerintahan Jokowi-JK memiliki dukungan dan kekuatan yang besar di DPR sehingga tidak memungkinkan terjadi impeachment.

Selain itu, sistem demokrasi di Indonesia juga tidak memungkinkan terjadi penggulingan terhadap pemerintah karena dijamin secara konstitusi melalui UUD 1945. Berdasarkan UUD 1945, mekanisme menjatuhkan presiden harus melalui putusan DPR selanjutnya diperiksa Mahkamah Konstitusi (MK). Seusai diputus MK, rencana impeachment dibahas melalui sidang di MPR sehingga butuh proses panjang dan rumit.

Selain itu, proses penggulingan seorang kepala negara di Indonesia tidak dapat melalui aksi demonstrasi di jalanan karena harus melewati partai politik sesuai aturan yang berlaku.

Margarito meminta pemerintahan dan masyarakat tidak perlu khawatir dengan isu aksi jalanan akan menggulingkan presiden.

"Tidak bisa jalan seperti itu karena tidak diatur secara konstitusi," ujar Margarito.

Sebelumnya, Ketua Umum Organisasi Kemasyarakatan Solidaritas Merah Putih (Solmet) melaporkan Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah terkait dugaan penghasutan saat unjuk rasa 4 November 2016 kepada Polda Metro Jaya, Kamis (10/11).

Sesuai Laporan Polisi Nomor: LP/ 5541/XI/ 2016/ PMJ/ Dit Reskrimum tertanggal 11 November 2016, Fahri diadukan dengan sangkaan Pasal 160 KUHP tentang Penghasutan.

Matutina mengatakan orasi Fahri menimbulkan keresahan terhadap stabilitas negara karena berupaya menghasut dan berupaya melengserkan Presiden.

Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan saat berbicara di Rapimnas PAN di Jakarta mengatakan dukungan kepada pemerintah tak akan berubah hanya karena masalah Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok.

Alasannya, sejumlah program yang dikeluarkan pemerintah sukses menjadikan Indonesia lebih baik. Salah satunya ialah program pengampunan pajak.

"Kita senang sekali ada tax amnesty, ini kepercayaan. Jadi sukseskan kepemimpinan Jokowi-JK untuk menuju rakyat yang lebih sejahtera."

Beri kesejukan
Di Rapimnas PPP di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta Timur, Presiden meminta publik memberikan kesejukan di media sosial.

"Satu minggu ini, buka medsos (media sosial) isinya saling hujat, saling ejek, saling memaki, fitnah, adu domba, provokasi. Saya mengajak untuk dinginkan suasana di medsos ini, beri kesejukan," kata Presiden.

Menurut dia, seharusnya media sosial digunakan untuk sarana dakwah dan menghibur pikiran. Medsos tak boleh digunakan untuk media provokasi terlebih dengan kata-kata kasar. "Ini apa, kita mau ke mana. Itu bukan Islam, bukan bangsa Indonesia. Rusak karakter kita, jati diri sebagai negara muslim terbesar," jelas dia. (Cah/Jay/P-2)