Aparat Jangan Dipaksa-paksa

DENGAN mengenakan sarung warna abu-abu, peci, serban hijau, dan baju koko putih berbalut jas hitam, Presiden Joko Widodo kembali tampil di hadapan para ulama.

Kali ini Presiden Jokowi hadir di hadapan ribuan ulama dalam Silaturahim Nasional (Silatnas) Ulama Rakyat yang digelar Partai Kebangkitan Bangsa, di Ecovention Ancol, Jakarta Utara, kemarin. Presiden ketujuh RI itu menegaskan tidak akan mengintervensi kasus dugaan penistaan agama oleh Gubernur nonaktif DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.

"Proses perlu waktu. Kok, enggak pada sabaran. Akan tetapi, itu bukan PKB. Saya tahu. Jadi mari kita tunggu nanti hasil proses hukum itu seperti apa. Jangan aparat hukum kita paksa-paksa. Aturannya sudah ada," ujar Presiden yang disambut tepuk tangan peserta silatnas.

Pada acara bertajuk Doa untuk Keselamatan Bangsa itu, hadir Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar, Sekjen PKB Abdul Kadir Karding, Menristek Dikti Mohamad Nasir, Menpora Imam Nahrawi, Menaker Hanif Dakhiri, serta jajaran F-PKB DPR.

Sebelumnya, pascademonstrasi besar-besaran 4 November lalu, Presiden melakukan serangkaian konsolidasi ke ormas Islam, ulama, serta jajaran TNI dan Polri.

Pada acara yang dihelat PKB, Presiden mengaku tetap menghargai unjuk rasa 4 November sebagai hak konstitusional. Namun, lanjutnya, ada aturan-aturan yang tetap harus ditaati.

Di sisi lain, Presiden menyesalkan hiruk pikuk hujatan, fitnah, dan provokasi di dunia maya sekitar sebulan ini. Karena itu, ia meminta semua pihak kembali ke Pancasila sebagai pemersatu.

Ia menegaskan masyarakat Indonesia selalu ingin menikmati indahnya kedamaian. "Mestinya yang mayoritas melindungi minoritas, yang minoritas juga melindungi mayoritas. Saling menghargai, saling menghormati," tuturnya. Ia berharap tidak ada lagi unjuk rasa yang menurut kabar digelar pada 25 November.

Ketua Umum PKB yang akrab disapa Cak Imin mengajak ulama merapatkan barisan untuk menebar ketenangan dan mengawal pemerintahan.

Terpisah, Wakil Presiden Jusuf Kalla menyindir pernyataan Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah terkait dengan siklus kejatuhan pemerintahan. "Jangan berpikir bagaimana jatuhnya suatu pemerintahan saja, tapi ada siklus kemajuan apa yang telah kita capai. Pada 1945 kita merdeka dan bagaimana kita mengalami kemajuan pada 1950-an. Memang ada juga masalah. Ada kritik itu silakan, tapi kedepankan kemajuannya dulu," terang Wapres pada Kongres Nasional I Keluarga Alumni Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KA-KAMMI), di Hotel Kartika Chandra, Jakarta, kemarin.

Gelar perkara

Mengenai kasus Ahok, Kapolri Jenderal Tito Karnavian menyatakan pihaknya tetap akan melakukan gelar perkara terbuka dalam kasus tersebut, tetapi tidak disiarkan secara live atau langsung, Selasa (15/11). Sejumlah pihak, kata dia, akan diundang.

Menurut Tito, hasil gelar perkara akan diumumkan keesokan harinya.

Jika dari hasil gelar perkara ditemukan unsur pidana, proses hukum akan berlangsung ke tahap penyidikan. "Kalau tidak, kita hentikan dengan konsekuensi akan digugat," kata dia di Universitas Trisakti, Jakarta, kemarin. (Gol/Nic/X-4)