Jokowi Harap Jangan Ada lagi Demo

PRESIDEN Joko Widodo berharap tidak ada demonstrasi lanjutan untuk menuntut proses hukum terhadap petahana Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok atas kasus dugaan penistaan agama.

Jokowi menegaskan bahwa tuntutan pedemo agar kepolisian memproses Ahok sudah dilakukan.

Ia juga sudah menjamin proses tersebut berjalan cepat, adil, dan tegas.

Polri akan melakukan gelar perkara secara terbuka tapi terbatas pada Selasa (15/11) mendatang untuk menentukan apakah penyelidik-an perkara itu bisa ditingkatkan ke penyidikan atau tidak.

Umat Islam sudah dua kali menggelar unjuk rasa yakni pada 14 Oktober dan 4 November 2016.

Mereka berencana kembali turun ke jalan pada 25 November.

"Kita mengharapkan tidak ada demo-demo lagi karena proses hukum sudah dilakukan," ujar Jokowi saat berkunjung ke Markas Komando (Mako) Brimob, Kelapa Dua, Depok, kemarin.

Sembari menjalin komunikasi dan silaturahim dengan para tokoh agama untuk menyejukkan situasi, Jokowi terus berkonsolidasi dengan jajaran TNI dan Polri.

Setelah mengunjungi Markas TNI-AD, Polri, Mako Kopassus, ia kemarin bertandang ke Mako Brimob dan Mako Marinir, Cilandak.

Di Mako Brimob, Presiden meminta personel Brimob mewaspadai setiap gerakan yang berpotensi mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat.

"Sekecil apa pun gangguan itu, segera selesaikan. Jangan menunggu sampai masalahnya menjadi lebih besar.''

Di Mako Marinir, Presiden meme-rintahkan Korps Marinir menjadi garda terdepan dalam menghadapi setiap kekuatan yang ingin mengganggu persatuan dan kesatuan bangsa.

"Sebagai Panglima Tertinggi TNI, saya memerintahkan perwira dan prajurit Marinir menjadi yang terdepan dalam menghadapi setiap kekuatan yang ingin mengganggu persatuan dan kesatuan bangsa."

Di hadapan anggota Brimob, Kapolri Jenderal Tito Karnavian mengingatkan jajarannya untuk selalu setia kepada negara dan pemimpinnya.

Apalagi, setiap anggota Polri terikat doktrin Catur Prasetya yang salah satu intinya ialah kesetiaan.

"Doktrin itu kita artikan setia kepada pemerintahan yang sah dan kepada pimpinan yang konstitusional."

Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh memandang baik langkah Presiden menjalin silaturahim dengan tokoh-tokoh agama dan konsolidasi dengan TNI-Polri.

"Kalau kita sebagai bangsa, lebih dekat, sering menyapa, kan lebih bagus, ya. Saya menghargai dan saya pikir (konsolidasi) itu upaya langkah politik yang cukup baik," kata Surya.

Pertegas kendali

Ketua Pusat Studi Politik dan Keamanan Unpad Bandung, Muradi, menilai serangkaian kunjungan ke jajaran TNI dan Polri dilakukan Presiden untuk mempertegas posisinya atas institusi pertahanan dan keamanan itu.

Pasalnya, menurut dia, pascaunjuk rasa 4 November, ada kekuatan-kekuatan yang ingin mencoba menciptakan jarak antara Presiden dan TNI-Polri.

"Ini bisa dilihat dari isu pergantian Panglima TNI (Jenderal Gatot Nurmantyo) setelah unjuk rasa 4 November. Jokowi sebagai Panglima Tertinggi TNI ingin menyampaikan pesan bahwa militer dan kepolisian di bawah kendali-nya. Ia sekaligus ingin memperkuat kepercayaan publik bahwa ia mengontrol situasi keamanan," tutur Muradi.

Pengamat politik LIPI Siti Zuhro mengapresiasi silaturahim Presiden dengan tokoh-tokoh agama.

Namun, ia mengkritik kunjungan Jokowi ke jajaran TNI dan Polri.

"Seolah-olah Presiden tengah melakukan konsolidasi kekuatan terkait isu upaya makar."

Wapres Jusuf Kalla secara terpisah menegaskan tidak ada kekhawatiran pemerintah akan ancaman atau gangguan tertentu. (Beo/Gol/Nyu/Kim/X-8)