Perludem Soroti Kinerja KPU

PEMILIHAN kepala daerah (pilkada) serentak akan digelar 9 Desember mendatang. Menurut Direktur Eksekutif Perludem Titi Anggraini, masih banyak kendala yang dihadapi sejumlah daerah yang berpotensi memenga-ruhi kualitas pilkada.

"Terjadi pemotongan ang-garan penyelenggaraan pilkada, misalnya, di Bengkulu, Musi Rawas Utara (Sumatra Selatan), dan Bangli (Bali). Pemotongan anggaran ini bisa memengaruhi kualitas penyelenggaraan pilkada," terangnya saat dihubungi kemarin.

Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Ferry Kurnia Rizkiyansyah membenarkan bahwa ada tiga daerah dengan anggaran pilkada 2015 yang dipotong. "Pemerintah daerah serta DPRD seharusnya mendukung ketersediaan anggar-an," ujarnya.

Ferry mengungkapkan, itu bertujuan menepis per-nyataan Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo yang meragukan adanya pemangkasan anggaran. Tjahjo bahkan sesumbar pemangkasan anggaran di Bengkulu masih sebatas wacana karena belum ada di APBD Perubahan 2016.

Masih terkait kendala pilkada, Perludem menyoroti proses penyelesaian sengketa pencalonan yang saat ini masih berlangsung pada proses banding ataupun kasasi. Titi khawatir hal itu bisa berpo-tensi mengganggu proses pengadaan logistik pilkada.

KPU sudah mengatakan bahwa dibutuhkan waktu setidaknya 48 hari agar logistik dapat terdistribusi dengan baik. "Menurut KPU, batas akhir pengadaan logistik harus dimulai setidaknya 23 Oktober 2015," tambahnya.

Faktor cuaca dan kondisi alam, menurut Titi, juga harus diantisipasi. Hal itu terkait pengadaan dan distribusi logistik. Apalagi, lanjutnya, pusat pengadaan barang dan jasa logistik pilkada tampaknya kebanyakan di Pulau Jawa. Kendala lainnya ialah potensi sengketa terkait alat peraga. Ada alat peraga produksi KPU yang rusak dan hilang serta masih marak alat peraga ilegal buatan pasangan calon.

"Hal itu harus segera di-respons KPU atau panwas beserta jajaran. Penyelesaian sengketa ini harus selesai sesuai dengan jadwal," cetus dia. (Nur/Ind/P-5)