Headline
. AS kembali memundurkan waktu pemberlakuan tarif resiprokal menjadi 1 Agustus.
. AS kembali memundurkan waktu pemberlakuan tarif resiprokal menjadi 1 Agustus.
Penurunan permukaan tanah di Jakarta terus menjadi ancaman serius.
Wakil Presiden RI ke 10 dan 12 Jusuf Kalla (JK) menegaskan faktor utama yang mendorong mobilitas vertikal masyarakat Muslim di negara-negara maju, seperti Amerika Serikat dan Eropa, adalah pendidikan yang mereka peroleh.
Menurutnya, umat Muslim di negara-negara tersebut menikmati akses pendidikan yang lebih baik dibandingkan dengan komunitas Muslim di belahan dunia lainnya.
Hal itu disampaikan JK di sela sela kehadirannya pada acara Retret Pemikiran London untuk Minoritas Muslim di London Inggris, Selasa 14 Januari 2025 sore waktu setempat.
Menurut JK, dengan pendidikan yang lebih baik, status sosial ekonomi mereka meningkat dengan cepat. "Sebagian besar dari mereka menjadi profesional di bidang masing-masing, dengan sangat sedikit yang bekerja di sektor pekerjaan manual." ujar JK.
Selain itu, JK juga menyoroti bagaimana komunitas Muslim di negara-negara maju tetap mempertahankan identitas keislaman mereka meski berada di kelas menengah baru. "Ada kebanggaan bahwa agama yang mereka yakini dapat berjalan seiring dengan status mereka sebagai kaum profesional," jelasnya. Fenomena ini, menurut JK, terlihat dari banyaknya masjid dan musala baru yang bermunculan di Eropa dan Amerika.
Melihat realitas ini, JK menekankan pentingnya fokus pada sektor pendidikan dalam upaya membantu sesama Muslim, khususnya mereka yang tinggal di negara-negara dengan mayoritas non-Muslim dan masih berjuang untuk memperbaiki kondisi mereka.
Terkait dengan meningkatnya Islamofobia di berbagai negara, JK berpendapat bahwa hal itu hanya bisa diatasi dengan prestasi positif. "Persepsi negatif tentang Islam akan teratasi dengan sendirinya jika umat Islam menunjukkan prestasi dan kontribusi positif bagi masyarakat luas tanpa memandang agama atau asal usul," tambahnya.
Sebagai contoh, Jusuf Kalla mencatat keberhasilan wanita Muslim yang kini banyak menonjol dan bahkan membuat laki-laki Muslim tertinggal, berkat pendidikan yang mereka miliki. "Prestasi positif seperti inilah yang akan mengikis diskriminasi dalam berbagai aspek kehidupan," tutupnya.
Retret Pemikiran London untuk Minoritas Muslim berlangsung pada 13-15 Januari 2025 di Kota London, Inggris. kegiatan ini mempertemukan para pemimpin Muslim dari berbagai negara untuk membahas tantangan yang dihadapi oleh komunitas Muslim minoritas di seluruh dunia.
Retret pemikiran ini dihadiri oleh 15 orang mantan pemimpin Muslim dari negara-negara mayoritas Muslim, serta pemimpin Muslim dari negara-negara minoritas seperti Amerika Serikat, Kanada, Inggris, dan Afrika Selatan. Diskusi akan difokuskan pada upaya mendukung minoritas Muslim yang menghadapi diskriminasi, penganiayaan, bahkan genosida di berbagai belahan dunia.
Menurut penyelenggara, Justice For All, tujuan retret ini adalah untuk memperdalam pemahaman tentang pengalaman hidup minoritas Muslim yang beragam, mengidentifikasi tantangan bersama dan unik yang mereka hadapi, serta mengeksplorasi strategi konkret untuk memperkuat hak, representasi, dan kesejahteraan komunitas-komunitas ini.
JK yang dikenal sebagai tokoh perdamaian dan mediator konflik, bersama Hamid Awaludin diundang karena pengalamannya dalam mengatasi konflik di Aceh, Ambon dan Poso serta keterlibatannya dalam isu-isu kemanusiaan. Kehadirannya diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan dalam merumuskan langkah-langkah strategis untuk mendukung komunitas Muslim minoritas di seluruh dunia. (S-1)
Images
Selama 6 tahun berturut-turut Indonesia juga dinobatkan sebagai negara paling dermawan di dunia. Data Baznas menyatakan, 62% masyarakat lebih memilih bersedekah melalui masjid.
Wakil Presiden Ke-10 dan Ke-12 RI Jusuf Kalla mengungkapkan polemik empat pulau Aceh harus dijadikan pembelajaran yang baik bagi pemerintah, khususnya para pejabat terkait.
Jusuf Kalla (JK) menilai polemik status empat pulau di Aceh menjadi pelajaran penting bagi pemerintah dalam pengambilan kebijakan khususnya yang berkaitan dengan Aceh
JK juga mengaitkan polemik tersebut dengan kesepakatan perundingan Pemerintah Indonesia dengan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) di Helsinki pada tahun 2005 silam.
JK mengatakan bahwa penyelesaian polemik Pulau Panjang, Pulau Lipan, Pulau Mangkir Gadang, dan Pulau Mangkir Ketek itu bukan menjadi ranah dan kewenangan Kementerian Hukum.
Keputusan administratif seperti Keputusan Menteri (Kepmen) tidak dapat membatalkan atau mengubah kedudukan hukum yang telah ditetapkan melalui undang-undang.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved