SKB Dana Desa Disambut Positif

DITEKENNYA surat keputusan bersama (SKB) tiga menteri untuk percepatan penyaluran dana desa disambut baik Asosiasi Pemerintahan Desa Seluruh Indonesia (Apdesi). SKB itu diharapkan bisa mengatasi sumbatan yang menyebabkan dana desa lambat dicairkan.

SKB tersebut diteken Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Marwan Ja'far, Mendagri Tjahjo Kumolo, dan Menkeu Bambang Brodjonegoro untuk menyederhanakan aturan penyaluran dana desa.

Ketua Apdesi Suhardi berharap SKB itu dapat diaplikasikan secara tepat, tidak hanya bagi kepala desa, tapi juga bagi bupati/wali kota. Meskipun SKB mempermudah penyaluran, ia mengatakan desa tetap butuh pendampingan untuk mengelola dana desa.

"Kami tetap membutuhkan pendampingan untuk penguatan SDM," ujarnya di Jakarta, kemarin.

Suhardi menambahkan, penguatan SDM diperlukan untuk penyusunan peraturan desa, perencanaan pembangunan desa, dan pengelolaan keuangan desa yang di dalamnya terdapat laporan pertanggungjawaban dana desa. Ia berharap rekrutmen pendamping desa harus dilakukan secara transparan atau bahkan melalui usulan desa.

Fasilitator dari Program Nasional Pemberdayaan Madani (PNPM) yang pernah mendampingi kembali sebaiknya digunakan karena desa merasa terbantu.

"Untuk penguatan ekonomi desa kami butuh penyuluh, fasilitator PNPM itu bisa digunakan lagi," tandas Suhardi.

Dirjen Bina Pemerintahan Desa Kemendagri Nata Irawan mengaku saat ini pihaknya tengah melatih master planner yang akan selesai besok.

Mereka selanjutnya akan memberikan training of trainer kepada 5 aparat kabupaten/kota yang kemudian melatih 2 aparat kecamatan, dan terakhir memberi pelatihan kepada 3 aparat desa.

"Akhir September mudah-mudahan efektif pendampingan ke aparatur desa sudah berjalan."

Di sisi lain, sejumlah kalangan menilai perlambatan pencairan dana desa dilakukan oleh calon bupati/wali kota petahana demi kepentingan politik mereka dalam pilkada serentak, 9 Desember mendatang.

Anggota Bawaslu Nasrullah mencurigai politisasi dana desa tersebut.

Dugaan itu muncul karena 80% atau Rp16,5 triliun dari total alokasi dalam APBN 2015 sebesar Rp20,7 triliun dana desa yang sudah ditransfer ke rekening kabupaten/kota tak kunjung disalurkan ke desa.

"Dana itu mungkin akan disalurkan jelang pilkada."

Penilaian yang sama diutarakan Komisioner KPU Arief Budiman dan Direktur Eksekutif Populi Center Nico Harjanto.