DIREKTUR Eksekutif Poltracking Hanta Yudha mengatakan Presiden Joko Widodo mempunyai alasan di balik bergabungnya Partai Amanat Nasional ke pemerintah. Ia menilai, Jokowi ingin membuat Koalisi Indonesia Hebat dan Koalisi Merah Putih tidak terlalu kuat dan menarik PAN sebagai satu pilar baru untuk mengimbangi kedua kekuatan itu.
"Ketika semuanya tidak dominan, itu bisa membantu memperkuat posisi presiden," ujarnya di Jakarta, kemarin.
Meskipun secara kuantitatif bergabungnya PAN bisa memperkuat KIH, dikatakan Hanta, itu belum tentu memperkuat KIH secara kualitatif. Pasalnya, Jokowi tidak mengendalikan langsung partai dan koalisi pendukung pemerintah. Dalam hal ini, Jokowi harus terampil mengelola hal tersebut. Ia menekankan, Jokowi harus memiliki tim negosiasi yang piawai dan andal untuk melakukan lobi politik. Menurutnya, pola multipolar yang dibentuk Jokowi, yakni lingkungan istana, KIH, KMP, dan PAN, harus dikelola dengan baik. "Kondisi ini kalau tidak dikelola dengan baik akan kontraproduktif," ujarnya. Bahkan, sambungnya, itu bisa memperlemah posisi politik presiden.
Terkait power sharing, hal itu wajar saja. "Soal PAN, pembagian kekuasaan dalam politik tentu sah-sah saja," ujar Hanta. Dalam kesempatan terpisah, pengamat politik Institute Peradaban Salim Said mengatakan kehadiran PAN akan lebih memperkuat posisi Jokowi, bukan menghadapi KMP, melainkan menghadapi mereka yang mendukungnya di internal KIH.
"Partai yang sudah mendukung Jokowi dari awal akan mengurangi tekanan, dia akan lebih independen dan nantinya bisa membuat kebijakan lebih bebas," kata Salim.
Menteri jadi konsekuensi Masuknya PAN ke koalisi pemerintah juga tidak menafikan adanya incaran posisi menteri di kabinet Jokowi. Ketua Mahkamah Partai PAN M Yasin Kara mengatakan bahwa mendapat jabatan di pemerintahan merupakan suatu konsekuensi bagi PAN yang bergabung di koalisi pemerintah.
"Ya itu konsekuensi politik, bahwa berpolitik ikut pemerintah artinya mengambil peran mewujudkan ide untuk bangsa. Koalisi itu mengincar partisipasi. Naif rasanya jika tidak seperti itu," ujar Yasin.
Bergabungnya PAN dalam KIH, lanjut Yasin, ialah ingin memberikan masukan kepada pemerintah sesuai dengan visi PAN yang tertuang dalam platform partai. "Kita ingin mengambil peran. Platform partai kita juga ingin terwujud secara nyata dalam masyarakat," ujarnya.
Sementara itu, di kesempatan yang sama, Ketua DPP Hanura Erik S Wardhana mengatakan bergabungnya PAN ke pemerintahan merupakan sebuah keniscayaan bagi KIH untuk mendapatkan kekuatan baru. Dampaknya, lanjut Erik, akan terjadi di DPR. Menurutnya, saat pemerintahan baru berjalan, terjadi kekhawatiran pemerintah akan diserang habis-habisan oleh koalisi oposisi di parlemen, yakni dengan jumlah yang banyak.
Namun, hal itu, kata Erik, mulai berubah ketika Ketua MPR Zulkifli Hasan meduduki ketua umum PAN. "Begitu Zulkifli Hasan jadi ketum, itu sudah setengah kaki masuk. Bergabungnya PAN ialah keniscayaan, itu akhirnya. Bukan ujug-ujug," ungkapnya.(Adi/P-4)