Bareskrim Bergeming Bongkar Korupsi

MESKI pelengseran Komisaris Jenderal Budi Waseso (Buwas) dari Kepala Badan Reserse dan Kriminal Polri menimbulkan tanda tanya, Kapolri Jenderal Badrodin Haiti berjanji pihaknya bergeming (tetap) membongkar kasus-kasus besar yang ditangani Buwas sebelumnya.

"Yang komitmen kan Polrinya, bukan Pak Anang-nya (Kabareskrim yang baru, Komjen Anang Iskandar). Di bawah kepemimpinan saya itu komitmennya. Komitmen ada pada saya," cetus Badrodin Haiti di Istana Negara, Jakarta, kemarin.

Buwas 'tukar tempat' dengan Komisaris Jenderal Anang Iskandar yang sebelumnya menjabat Kepala Badan Nasional Narkotika Nasional (BNN). Anang menjabat sebagai Kabareskrim berdasarkan Surat Telegram Kapolri Nomor ST/1847/IX/2015.

Pergantian Kabareskrim menimbulkan keriuhan karena Buwas tengah mengungkap kasus-kasus kakap, di antaranya kasus dugaan korupsi pengadaan 10 mobile crane (alat bongkar muat di pelabuhan) yang merugikan negara Rp45,6 miliar.

Penggeledahan tim Bareskrim yang dipimpin Buwas di Kantor PT Pelindo II di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara, menimbulkan kemarahan Dirut PT Pelindo Richard Joost Lino. Bahkan, Menteri BUMN Rini Soemarno langsung menelepon Kapolri.

Badrodin menyatakan proses pergantian Buwas telah lama di Dewan Jabatan dan Kepangkatan Tinggi Polri. Dirinya menerima keputusan presiden untuk mengangkat Budi Waseso sebagai Kepala BNN pada Kamis (3/9) malam.

Preseden buruk
Saat menanggapi pencopotan Buwas, Sekretaris Fraksi Komisi III DPR RI Bambang Soesatyo menilai hal itu tak masuk di akal dan dapat menjadi preseden buruk. "Ini mengundang tanda tanya besar. Apalagi jika dikaitkan dengan pejabat yang marah atas gebrakan Bareskrim Polri yang dipimpin Buwas," katanya melalui pesan singkatnya kepada wartawan, kemarin.

Karena itu, kata Bambang, pekan depan Fraksi Golkar bersama fraksi lainnya akan mengulirkan pembentukan Panitia Khusus dugaan skandal korupsi Pelindo II dengan melibatkan empat komisi di DPR.

Wakil Ketua Komisi III Desmon Mahesa menegaskan pihaknya akan mengawal kasus-kasus besar di Bareskrim, seperti Pelindo agar tidak dipetieskan.

Badrodin tak gentar dengan ancaman sejumlah politikus Senayan yang akan membuat Pansus. "Kan Komisi III mitranya Polri," terang dia.

Wakil Presiden Jusuf Kalla menepis tudingan intervensi. "Kalau Presiden berbicara soal aparat di bawahnya, itu bukan intervensi dong," ujarnya.

Menurut Kalla, Presiden Joko Widodo yang menginstruksikan kepada penegak hukum untuk berhati-hati. "Jika fakta dan bukti-bukti hukumnya belum mencukupi, publikasi bisa menimbulkan kegaduhan."

Terkait mutasi itu, Buwas menganggapnya sebagai promosi. Jenderal bintang tiga yang lekat dengan citra kontroversial ini, siap-siap merevisi UU No 35/2009 tentang Narkotika. Tujuannya untuk memindahkan pengguna narkotika. "Coba bayangkan itu direhab (pengguna narkoba) pakai duit siapa? Negara kan. 'Udah duit negara keluar, generasi muda rusak,'" kata Buwas di Mabes Polri, Jakarta, kemarin.

Itu berbeda dengan sikap Anang Iskandar saat menjabat Kepala BNN yang menginginkan pemakai narkoba tidak dihukum alias direhabilitasi saja. (Pol/X-6)