PAN akan Dapat Jatah Menteri

PARTAI Amanat Nasional (PAN) telah menyatakan ikut sebagai partai politik pendukung pemerintah. Akan ada jatah satu hingga dua kursi di Kabinet Kerja untuk kader PAN.

Hal itu disampaikan Ketua DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Lukman Edy, di Gedung DPR RI, Jakarta, kemarin. Berdasarkan informasi yang ia dapatkan, apabila bergabung mendukung pemerintah, PAN akan ditawarkan satu atau dua jabatan di kementerian Kabinet Kerja sebagai tanda PAN menjadi bagian dari pemerintah.

Menurutnya, apabila hal itu terjadi, akan dibicarakan terlebih dahulu kepada setiap ketua umum partai di KIH. Ia pun berharap semua pihak menerima konsekuensi tersebut.

"Sebatas itu informasinya. Kalau menggeser NasDem, PDIP, Hanura, PKB pasti akan dibicarakan dengan empat ketua umum terlebih dahulu. Saya kira semua harus menerima konsekuensinya termasuk para profesional pun bila mesti dikurangi. Kan tidak mungkin masuk tanpa menggeser orang," jelasnya.

Namun, saat ditanyakan tanggapannya pribadi, ia merasa tidak ikhlas apabila harus menggeser posisi menteri dari PKB untuk memberi ruang kepada PAN masuk ke kabinet kerja.

Sekjen PPP versi Muktamar Surabaya Aunur Rofiq tidak menampik PAN akan mendapat jatah dalam kabinet nantinya. Menurut dia, jika ada orang yang bergabung dan ingin ikut memperbaiki kondisi bangsa, hendaknya juga ada posisi dalam pemerintahan. "Hal itu sangat normal dan wajar karena mereka ingin bantu perbaiki, tentu harus berbuat, kalau berbuat tidak ada fungsinya gimana? Fungsinya mungkin di eksekutif," terangnya.

Sekjen Partai Amanat Nasional Eddy Soeparno mengaku belum mendengar bahwa PAN akan mendapat jatah menteri dalam pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla.

Ia menekankan PAN tidak pernah membahas terkait posisi menteri. Pasalnya, tegas Eddy, PAN bergabung dengan pemerintah 'tanpa kondisi apa pun'. "Tidak ada sama sekali (jatah menteri)," terangnya.

Terbukti rapuh
Peneliti senior Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia Lucius Karus di Jakarta mengatakan langkah PAN bergabung dengan pemerintah membuktikan rentannya pola koalisi partai pascapilpres berakhir.

"Tak adanya regulasi terkait koalisi di parlemen mengakibatkan rentannya keberadaan koalisi itu. Karena hanya berdasarkan kesepakatan antarpartai, sangat mudah bagi partai untuk membatalkannya dalam perjalanan waktu," kata Lucius.

Ia juga mengatakan pola koalisi partai pascapilpres layaknya Koalisi Indonesia Hebat dan Koalisi Merah Putih mudah ditinggalkan para partai anggotanya ketika kepentingan partai tak sejalan lagi dengan partai-partai dalam koalisi itu.

Secara umum Formappi menyebut bergabungnya PAN ke sisi pemerintah sesungguhnya sudah dapat diterka. Sikap politik PAN di bawah Zulkifli Hasan sejak awal kepemimpinannya sebagai Ketum PAN sudah menampilkan sinyal-sinyal tersebut.

Apa yang terjadi di PAN, kata dia, telah membuktikan bahwa koalisi bukan sebuah kemitraan yang kuat. Kemitraan partai, baik di KIH maupun KMP, hanya untuk kepentingan kekuasaan sesaat.

Koalisi dipandang hanya alat partai pada waktu tertentu untuk mendapatkan kursi. Setelah kepentingan itu sudah diraih, tak ada jaminan kerja sama atau koalisi tetap bertahan. (Nur/Ant/P-4)