KPU Diingatkan soal Tanggung Jawab Moral Selenggarakan Pemilu 2024

ROMBONGAN istri Presiden ke-4 Indonesia Abdurrahman Wahid alias Gus Dur, Sinta Nuriyah, yang mengatasnamakan Gerakan Nurani Bangsa (GNB) melakukan pertemuan dengan pimpinan Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI. Dalam pertemuan itu, GNB mengingatkan KPU soal tanggung jawab moral dalam menyelenggarakan Pemilu 2024.

Selain Shinta, rombongan GNB yang datang ke Kantor KPU RI, Jakarta, adalah cendekiawan muslim Komarudin Hidayat, mantan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Erry Riyana Hardjapamekas, mantan diplomat Makarim Wibisono, dan putri Gus Dur Alissa Wahid.

Komarudin mengatakan, pihaknya menyampaikan harapan dan aspirasi masyarakat kepada KPU ihwal strategisnya hajatan Pemilu 2024 bagi kepemimpinan dan pembangunan bangsa. "Pemilihan umum yang ditangani oleh KPU itu punya tanggung jawab moral historis, politis yang mulia, namun sekaligus berat," ujarnya, Rabu (31/1).

Baca juga : PBNU: Penyelenggara Pemilu Harus Profesional tanpa Campur Tangan

Proses pemilu, sambung Komarudin, tidak hanya melahirkan presiden, tapi juga pemimpin bangsa yang memiliki kewajiban moral besar dan melanjutkan pembangunan Indonesia. Oleh karena itu, ia menyebut KPU memiliki posisi yang lebih tinggi di atas presiden karena lembaga tersebut berperan dalam mengantarkan lahirnya presiden.

"Oleh karena itu, kami menyampaikan harapan dari masyarakat agar pemilu berlangsung damai, jujur, adil, transparan, dan berwibawa," kata Komarudin.

Dalam kesempatan yang sama, Erry menyebut secara umum KPU sangat menghargai berbagai masukan dari siapapun, termasuk GNB. Adapun Makarim menyampaikan rasa syukur karena GNB dapat bertemu dengan pimpinan KPU yang dinilainya sudah sungguh-sungguh menyiapkan jalannya pemilu secara luber dan jurdil.

Baca juga : KPK Diminta KPU Membuat Aturan LHKPN Capres dan Cawapres

"Adalah usaha bagi kami semua untuk mengawal sekaligus memberikan semacam input-input agar supaya hasil daripada pemilihan umum nanti bisa diterima dengan baik bagi seluruh masyarakat Indonesia demi kemajuan dan kelanjutan pembangunan bangsa ini," tandas Makarim.

Kunjungan GNB ke KPU RI merupakan rangkaian silaturahmi sebelumya dengan Wakil Presiden Ma'ruf Amin, Presiden keenam Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono, dan para pimpinan media massa.

Ketua KPU RI Hasyim Asy'ari mengatakan pihaknya menerima catatan, kritik, dan masukan terhadap proses pemilu dari GNB. KPU dan GNB, sambungnya, sepakat bahwa Pemilu 2024 merupakan mekanisme pengisian dan rotasi kepemimpinan lima tahunan yang harus dijaga, dikawal, dan berjalan sesuai prosedur.

Baca juga : DPR Tepis Anggaran Pemilu Hanya Satu Putaran

"Dan juga terhindar dari berbagai macam penyalahgunaan ataupun pelanggaran-pelanggaran," kata Hasyim.

Ia memaparkan, beberapa hal yang dipertanyakan GNB merupakan hal teknis, misalnya daftar pemilih, penyediaan surat suara dan logistik pemilu, mekanisme layanan pemilih warga negara Indonesia di luar negeri, evaluasi terhadap kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS) dari penyelenggaraan Pemilu 2019 yang memakan korban jiwa, serta pengawalan surat suara dari TPS sampai proses rekapitulasi.

"Kami bersikap terbuka terhadap berbagai masukan catatan, kritik, termasuk yang disampaikan oleh para tokoh yang tergabung dalam GNB," pungkas Hasyim. (Tri/Z-7)

Baca juga : Kinerja KPU RI Perlu Dikoreksi