Gerakan Nurani Bangsa Serukan Pemilu yang Bermartabat, Jujur, dan Transparan

KETUA Gerakan Nurani Bangsa (GNB) Shinta Nuriyah mengimbau agar penyelenggaraan Pemilu 2024 dilakukan dengan bermartabat, jujur dan transparan. Shinta meminta tidak ada lagi intimidasi atau bentuk penekanan apapun selama pemilu berlangsung.

“Kami berharap pemilu jujur adil dan damai. Tidak ada intimidasi, tidak ada penekanan atau apapun, semua bebas memilih berdasarkan hati nuraninya. Yang kami harapkan terselenggaranya pemilu yang damai dan bermartabat. Itulah tujuan GNB,” kata Shinta dalam konferensi pers GNB, Sabtu (10/2).

Ketua Umum Persatuan Gereja-Gereja di Indonesia (PGI) Pdt Gomar Gultom juga mengingatkan pemilu merupakan tiang demokrasi. Karena itu, pemilu harus bersih, bermartabat dan menjunjung nilai kejujuran, keadilan, kepantasan.

Baca juga : Penyelenggaraan Pemilu 2024 Disebut Terburuk di Era Reformasi, Begini Indikasinya

“Semua nilai itu ada dalam nilai-nilai demokrasi. Pemilu sebagai tiang demokrasi tentu harus mencerminkan itu. Jika tidak, nanti demokrasi kita hanya demokrasi prosedural. Bahwa iya ada pemilu, ada yang memilih dan dipilih, dan sebagainya, tetapi menurut istilah Gus Dur, ini seolah-olah demokrasi,” kata Gomar.

Dia juga menyampaikan akhir-akhir ini masyarakat banyak mengeluhkan soal demokrasi yang hampir berada di titik nadir. Kekhawatiran masyarakat juga menguat terkait perjuangan reformasi yang sia-sia.

“Kekhawatiran dari umat adalah sia-sia perjuangan reformasi kita. Begitu banyak korban yang jatuh setelah reformasi. Kita tidak menginginkan itu. Oleh karena itu, kami ingin dalam tiga hari ke depan, kita masih memiliki waktu untuk mengajak pihak yang terlibat dalam proses demokrasi. Semua stakeholder pemilu untuk kembali mengangkat nilai-nilai demokrasi,” ujarnya.

Baca juga : Akademisi Bergerak Suarakan Reformasi Jilid Dua di Malang jelang Pemilu 2024

Mantan Menteri Agama RI Lukman Hakim Saifuddin mengingatkan pemilu merupakan hajat rakyat berdaulat untuk memilih orang yang mumpuni dan bisa dipercaya untuk mengelola negara. Dia juga mengingatkan kepercayaan adalah amanat yang harus dijalankan dengan komitmen dan konsistensi.

“Karenanya, setiap janji wajib ditepati dan konstitusi haram dimainkan untuk ambisi pribadi. Rakyat pemberi kepercayaan selalu menyertakan kuasa sebagai mandat pelaksanaan amanah sesuai masanya. Itu artinya setiap kuasa harus digunakan wakil rakyat semata untuk penunaian amanah demi kemaslahatan bersama. Pemilu sejatinya bukan ajang perebutan kuasa. Karenanya tak perlu memaksa, memperdaya apalagi merekayasa segala cara untuk memperoleh kuasa,” kata dia.

“Tanpa martabat, kuasa yang didapat tak akan berharkat bahkan akan cacat sepanjang masa. Pemilu yang jujur dan adil seharusnya tidak jadi slogan belaka. Pemilu yang bermartabat hanya terjadi jika setiap pihak menjalankan peran dengan semestinya,” pungkasnya. (Dis/Z-7)