Baliho PSI Marak Karena Sosialisasi Peserta Pemilu tak Diatur Ketat

MARAKNYA baliho Partai Solidaritas Indonesia (PSI) di berbagai daerah belakangan ini disinyalir karena minimnya aturan yang jelas terkait sosialisasi.

Sosialisasi merupakan masa pengenalan peserta pemilu, baik partai politik, calon anggota legislatif, maupun calon presiden dan calon wakil presiden sebelum masa kampanye dimulai.

Sekretaris Jenderal Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) Kaka Suminta mengingatkan, kampanye untuk Pemilu 2024 baru dimulai pada 28 November mendatang. Ia menjelaskan, Komisi Pemilihan Umum (KPU) lebih rinci mengatur soal kampanye, bahkan sampai soal pendanannya.

"Maka alat peraga sosialisasi ini harusnya juga dimasukkan dalam wilayah kampanye. Kalau sekarang itu tidak bisa dipertanyakan anggarannya dari mana," kata Kaka saat dihubungi Media Indonesia, Kamis (16/11).

Tidak adanya aturan rinci soal pendanaan kegiatan sosialisasi menyebabkan partai politik bebas dari proses audit.

Oleh karena itu, Kaka menilai adalah wajar jika publik curiga soal dana yang digunakan partai politik untuk pemasangan baliho, terutama baliho PSI yang dinilai baru marak belakangan.

"Potensi anggaran yang bisa jadi tidak jelas asalnya bahkan bisa jadi berasal dari anggaran tidak halal, misalnya dari pemerintah daerah, dan sebagainya. Ini harus jelas dari mana anggarannya," pungkas Kaka. (Z-5)

Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com

Editor : Ghani Nurcahyadi