Polda Sulteng Larang Keras Personilnya Terlibat Politik Praktis

KEPOLISIAN Daerah (Polda) Sulawesi Tengah, memastikan netralitas seluruh personelnya masih terjaga menjelang Pemilihan Umum (Pemilu) serentak 2024.

Kabid Humas Polda Sulteng, Kombes Djoko Wienartono mengatakan, personel Polda Sulteng yang bertugas di seluruh jajaran mulai dari tingkat Polsek hingga Polres telah diimbau untuk menjaga netralitas dengan tidak terlibat politik praktis.

“Kami pastikan apa bila ada yang tidak netral, akan ditindak tegas,” terangnya kepada sejumlah Jurnalis di Palu, Jumat (10/11).

Baca juga : Panja Netralitas Dibutuhkan Bila Komitmen TNI Diragukan

Menurut Djoko, jajaran Polda Sulteng pun dibawa perintah undang-undang akan menjalankan tugas dengan profesional sehingga bertekad untuk menjaga netralitas dalam bertugas mengawal kesuksesan penyelenggaraan pemilu.

Baca juga : Intervensi Dinasti Politik Jokowi Merusak Tatanan Demokrasi

“Bapak kapolri melalui kapolda sudah mengingatkan agar personel patuhi aturan dan jalankan dengan tugas dan tanggung jawab yang ada,” ungkapnya.

Sejauh ini hasil pengamanan yang dilakukan Polda Sulteng masih memperlihatkan situasi dan kondisi kamtibmas tahap pendaftaran dan penetapan pasangan calon peserta pemilu di Sulteng terpantau kondusif.

“Dua puluh dua hari pelaksanaan Operasi Mantap Brata Tinombala 2023/2024, situasi wilayah Sulteng tetap terjaga dan situasi masih kondusif,” beber Djoko.

Sampai dengan hari ini, lanjutnya, belum terjadi gangguan kamtibmas yang menonjol. Semua kejadian yang terjadi masih dapat tertangani oleh jajaran.

“Kami berterima kasih kepada seluruh masyarakat Sulawesi Tengah atas peran dan kerjasama yang dilakukan sehingga kamtibmas tetap kondusif,” ungkapnya.

Djoko menambahkan, untuk tetap menjaga situasi kondusif Satgas Preventif didukung Satgas Operasi akan terus mengintensifkan patroli dialogis ke seluruh wilayah hukum Polda Sulteng.

“Patroli dialogis ini dilakukan pada saat jam-jam rawan, mengunjungi objek hanya untuk memastikan situasi yang dikunjungi aman, sekaligus ini sebagai perwujudan kehadiran negara untuk memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat,” pungkasnya. (Z-8)