Pemda Dominasi Korupsi di 2014

INDONESIA Corruption Watch (ICW) mencatat adanya peningkatan jumlah kasus korupsi di 2014. Kepala daerah dan anggota DPRD pun tercatat sebagai pelaku korupsi terbanyak sepanjang tahun lalu.

"Pada 2013 ada 560 kasus korupsi, pada 2014 ada 629 kasus, jadi ada tambahan 69 kasus," terang peneliti dari Divisi Investigasi ICW Tama S Langkun dalam penyampaian hasil penelitian ICW terkait tren kasus korupsi selama 2014 di Jakarta, kemarin.

"Namun dari sisi kerugian negara terjadi penurunan di semester I ke semester II tahun 2014. Kerugian negara akibat tindak pidana korupsi di semester I sebesar Rp3,7 triliun, sedangkan semester II Rp1,59 triliun," tambah Tama.

Dalam penelitiannya, di tingkat pemerintahan daerah terdapat 97 kasus korupsi pada semester I 2014 dan 103 kasus di semester II. Sebanyak 43 kepala daerah pun terseret dalam kasus korupsi.

"Kebanyakan kepala daerah tersebut berafilisasi dengan partai politik, yakni Golkar dan Demokrat," tegasnya.

Banyaknya kasus korupsi di daerah itu, dikatakan Tama, disebabkan oleh biaya pemilihan kepala daerah (pilkada) yang tinggi. Alhasil, korupsi pun dilakukan untuk menutupi pengeluaran-pengeluaran selama kampanye pilkada.

"Selama pilkada, banyak penyokong dana yang memberi modal kepada calon kepala dae-rah. Begitu terpilih, kepala daerah pun langsung dihadapkan pada utang yang harus segera dibayar," ujar Tama.

Modus korupsi yang dilakukan oleh kepala daerah ialah dengan mengobral izin usaha bagi penyokong dana selama kampanye pilkada tanpa melalui prosedur yang sesuai dengan peraturan.

"Kalau daerahnya kaya dengan sumber daya alam, modusnya akan banyak menerbitkan izin pertambangan. Kalau tidak banyak sumber dayanya, modusnya melalui penggelapan anggaran daerah serta pengadaaan barang dan jasa. Modusnya mudah ditebak," jelas Tama.

Korupsi berjaya
Di kesempatan yang sama, Wakil Koordinator ICW Adnan T Husodo menambahkan, kebijakan desentralisasi telah memberi ruang atau celah besar bagi terjadinya praktik korupsi di daerah.

Apalagi dengan kondisi KPK seperti saat ini yang tengah diterpa masalah, ia khawatir pembe-rantasan korupsi justru akan melempem.

"KPK saat ini sudah begitu lemah, dikhawatirkan ke depan pemberantasan korupsi akan mengendur," kata Adnan.

Dia mengatakan seluruh pemimpin KPK kini sedang tersandung masalah hukum. Ditambah lagi dengan jumlah penyidik KPK yang tidak banyak, proses penyidikan di lembaga antiras ywah itu dikhawatirkan akan terganggu.

"Saat ini jumlah penyidik kurang, selain pimpinan KPK yang mendapatkan kriminalisasi, kabarnya ada 21 penyidik KPK yang juga sudah ditetapkan menjadi tersangka. Kinerja KPK akan makin lemah, korupsi bakal berjaya," tandasnya. (P-1)