Headline
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
PARTAI Amanat Nasional (PAN) memiliki kader yang berkualitas untuk meneruskan program Presiden Joko Widodo (Jokowi). Sebab, para kader PAN telah dibekali wawasan dan ilmu pendidikan yang matang untuk siap bantu masyarakat sesuai visi dan misi pemerintahan saat ini.
Politisi Muda PAN Syafrudin Budiman mengatakan, PAN berkomitmen untuk menyiapkan kader berkualitas. Melalui program Latihan Kader Amanat Dasar (LKAD) para kader PAN diminta untuk meningkatkan keterampilan berpikir, melatih kepercayaan diri, dan siap membantu masyarakat.
"Saya akan hadir di parlemen untuk mengawal dan meneruskan Legacy pemerintahan Jokowi, agar programnya berkesinambungan dan berkelanjutan," kata Syafrudin.
Terlebih lagi PAN saat ini dipimpin oleh Zulkifli Hasan yang juga merupakan Menteri Perdagangan. Dalam kepimpinannya pria akrab di Zulhas ini berhasil membawa jalur positif yang menguntungkan bagi negara melalui kerjasama dengan berbagai negara.
Lebih lanjut, Syafrudin menambahkan PAN berkeinginan untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera, adil, makmur dan sentosa menuju Indonesia Emas Tahun 2045. Hal itu selaras dengan program Presiden Jokowi yang ingin mencetak generasi penerus untuk memajukan negara ke arah yang lebih baik.
Ditambahkan PAN menyadari betapa pentingnya memberdayakan Sumber Daya Manusia (SDM) saat ini. Karena itu, PAN senantiasa tegak lurus untuk melanjutkan program Presiden Jokowi sesuai visi dan misi Indonesia Emas 2045. "Saya ingin tunjukkan dalam membangun Indonesia saya akan membangun bangsa dan negara sesuai keadilan sosial, kesejahteraan, ekonomi kerakyatan, kemajuan ekonomi, dan penegakan hukum," ungkap Syafrudin. (RO/R-2)
KPU RI melakukan kontrak dengan broker Alfalima Cakrawala Indonesia untuk penyewaan private jet.
KOMISI Pemilihan Umum (KPU) menegaskan bawa penyewaan pesawat jet saat pelaksanaan Pemilu 2024 dilakukan sebagai langkah operasional strategis dalam situasi luar biasa.
PENURUNAN skor dan peringkat Indonesia dalam indeks demokrasi 2024 yang dirilis Economist Intelligence Unit (EIU) menunjukkan adanya proses otoritarianisasi.
TULISAN ini merupakan hasil riset Prodi Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY).
Formappi mendorong agar DPR RI lebih memperhatikan Revisi Undang-Undang (UU) Pemilu. Hal itu lantaran RUU Pemilu tidak termasuk dalam prioritas yang akan dibahas DPR pada tahun 2025.
TAHUN 2024 ialah tahun pemilu kolosal. Pemilu legislatif, presiden, dan kepala daerah diborong penyelenggaraannya dalam satu tahun yang sama.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved