NEWSTICKER

Diperiksa di Polres Solo Hari Ini, Jokowi Dipastikan Bawa Ijazah

Ozzy Osbourne, Vokalis Legendaris Black Sabbath, Meninggal di Usi

Dul Jaelani Pilih Kelaparan saat Saldo Rekening Nol Ketimbang Min

Roy Suryo Cs Datangi Polda Metro Jaya, Ajukan Gelar Perkara Khusu

Ada yang Bermazhab Serakahnomics? Ini Penjelasannya Versi Prabowo

Buntut Kasus Korupsi Kabasarnas, Panglima TNI akan Evaluasi Penempatan Perwira di Jabatan Sipil

Kautsar Widya Prabowo

02/8/2023 23:48

Buntut Kasus Korupsi Kabasarnas, Panglima TNI akan Evaluasi Penempatan Perwira di Jabatan Sipil — Rombongan Puspom TNI mendatangi KPK usai penetapan Kepala Basarnas Marsekal Madya Henri Alfiandi sebagai tersangka korupsi(MI/Susanto )

PANGLIMA TNI Laksamana Yudo Margono siap mengevaluasi penempatan perwira tinggi yang menduduki jabatan sipil. Hal ini berdasarkan instruksi Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait kasus dugaan korupsi Kabasarnas Marsekal Madya Henri Alfandi.

"Kita siap untuk dilaksanakan evaluasi kalau itu memang yang terbaik melaksanakan evaluasi," ujar Yudo ditemui di Rumah Dinas Wakil Presiden, Jalan Diponegoro Nomor 2, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu, 8 Agustus 2023.

Yudo memastikan setiap persoalan yang menyeret institusinya akan dievaluasi. Namun, Presiden Jokowi, kata Yudo, belum memberikan instruksi untuk melakukan evaluasi.

Baca juga: Pengamat: Rencana Evaluasi Penempatan Prajurit TNI di Jabatan Sipil Terlambat

"Belum. Belum saya dipanggil," jelas Yudo.

Sebelumnya, Presiden Jokowi menjelaskan evaluasi penting agar kasus serupa tak terulang di tubuh TNI. Dia ingin semua instansi bersih dari penyelewengan.

Baca juga: Panglima TNI Bantah Intervensi KPK, Hanya Kerahkan Ahli Hukum

"Karena kita tidak mau lagi di tempat-tempat yang sangat penting terjadi penyelewengan, terjadi korupsi,” ujar Jokowi, Jakarta, Senin, 31 Juli 2023. (MGN/Z-7)

Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com

Editor : Abdillah M. Marzuqi

Berita Lainnya

KPK Dalami Kepemilikan Aset Tersangka Kasus Korupsi Kendaraan Basarnas
15/10/2024 08:25
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) mengulik kepemilikan aset tersangka kasus dugaan rasuah pengadaan truk angkut personel dan rescue carrier vehicle atau kendaraan Basarnas.
Mengenal Kecanggihan Teknologi Kaca Mata Night Vision Bisa Bantu Kerja Basarnas
14/10/2024 21:40
Teknologi Night Vision Goggle (NVG) adalah perangkat optik yang memungkinkan penggunanya melihat dalam kondisi minim cahaya
3 Penyuap Eks Kepala Basarnas Divonis 2 sampai 2,5 Tahun Penjara
21/12/2023 15:40
PENGADILAN Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menggelar sidang vonis kasus suap lelang proyek di Badan SAR Nasional (Basarnas).
KPK Panggil Politikus PDIP Max Ruland Bongkar Korupsi di Basarnas
19/12/2023 14:16
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil Kepala Baguna Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Max Ruland Boseke hari ini, 19 Desember 2023.
Komisaris PT Intertekno Grafika Sejati Didakwa Menyuap Eks Kabasarnas Rp2,4 Miliar
16/10/2023 15:10
KOMISARIS PT Intertekno Grafika Sejati Mulsunadi Gunawan didakwa menyuap mantan Kabasarnas Henri Alfiandi Rp2,4 miliar. Dana itu dipisah secara tunai dan cek.
Direktur PT Kindah Abadi Utama Didakwa Menyuap Eks Kabasarnas Rp9,9 Miliar
16/10/2023 14:40
DIREKTUR PT Kindah Abadi Utama Roni Aidil menjalani sidang perdana di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat hari ini, 16 Oktober 2023.
Revisi UU TNI Dianggap Upaya Menormalisasi Keterlibatan Militer di Ruang Sipil
19/3/2025 14:18
Ada langkah yang diambil oleh militer dalam tugas-tugas pengkaryaan di ruang sipil dalam revisi UU TNI
Soal RUU TNI, Istana: 16 Kementerian/Lembaga memang Perlu Keahlian TNI
18/3/2025 06:26
Sebanyak 16 kementerian/lembaga yang bisa diduduki prajurit TNI aktif, sebagaimana dituangkan dalam RUU TNI, memang memerlukan keahlian dan beririsan dengan lingkup kerja TNI.
Larang TNI Berbisnis dan Duduki Jabatan Sipil, UU TNI Digugat ke MK
14/3/2025 22:16
Permohonan uji materi dengan Nomor Registrasi 41/PAN.ONLINE/2025 ini menyoroti batasan hak prajurit dalam berpolitik, berbisnis, dan menduduki jabatan sipil.
Komnas HAM Minta Perluasan Jabatan TNI-Polri Dihapus
14/3/2025 14:49
KOMISI Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) meminta pemerintah mengkaji ulang rencana untuk memperluas kewenangan TNI-Polri yang sudah menjadi perhatian publik.
TNI Respons Soal Nasib Letkol Teddy dan Letjen Novi Helmy
12/3/2025 19:20
Terdapat pasal-pasal yang harus dipantau dan dikritisi, khususnya terkait dengan perluasaan di jabatan sipil dan perluasan tugas operasi militer selain perang.
Revisi UU TNI, Golkar: Tenaga Prajurit TNI Dibutuhkan di Jabatan Sipil
07/3/2025 14:50
Revisi UU TNI tak boleh membuat demokrasi tercederai.

LOAD MORE

Opini

Algoritma dalam Perspektif Budaya dan Proses Pembelajarannya
26/7/2025 17:29
Jangan Biarkan Sekolah Dasar Negeri Sekarat!
25/7/2025 05:00
Penulisan Sejarah untuk Kepentingan Bangsa dan Pendidikan
24/7/2025 12:56

LOAD MORE

Kolom Pakar

Membungkam Kolegium, Mengancam Keselamatan Publik
21/7/2025 05:00
Manajemen Pemerintahan Gotong Royong
14/7/2025 05:00
Volatilitas Industri Energi Hijau
07/7/2025 05:00

LOAD MORE

BenihBaik

UMKM Perlu Adopsi Digitalisasi untuk Akses Pasar Global
10/3/2025 22:58
1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024
25/7/2024 23:25
Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu
09/6/2024 11:25
Daikin Salurkan Donasi Tangani Gizi Buruk di Indonesia
22/1/2024 20:12

LOAD MORE

Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved