Buntut Kasus Korupsi Kabasarnas, Panglima TNI akan Evaluasi Penempatan Perwira di Jabatan Sipil

KPK Dalami Kepemilikan Aset Tersangka Kasus Korupsi Kendaraan Basarnas

KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) mengulik kepemilikan aset tersangka kasus dugaan rasuah pengadaan truk angkut personel dan rescue carrier vehicle atau kendaraan Basarnas.

Mengenal Kecanggihan Teknologi Kaca Mata Night Vision Bisa Bantu Kerja Basarnas

Teknologi Night Vision Goggle (NVG) adalah perangkat optik yang memungkinkan penggunanya melihat dalam kondisi minim cahaya

KPK Panggil Politikus PDIP Max Ruland Bongkar Korupsi di Basarnas

KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil Kepala Baguna Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Max Ruland Boseke hari ini, 19 Desember 2023. 

Desakan Revisi UU Peradilan Militer, TNI: Belum Ada Urgensinya

MARAKNYA desakan Revisi UU Peradilan Militer terus mencuat. Pasalnya, selama Oktober 2021-September 2022 terdapat 65 perkara yang diadili di peradilan militer

Basarnas Di Bawah Kemenhub, KPK Pastikan Berwenang Melakukan Penangkapan

Basarnas berada di bawah Kementerian Perhubungan. Karena itu, KPK yakin bisa menangkap tersangka kasus dugaan korupsi suap pengadaan barang dan jasa di Basarnas

Panglima Pastikan tidak Ada Istilah Dana Komando di TNI

PANGLIMA TNI Laksamana Yudo Margono memastikan tidak ada istilah dana komando (dako) di internalnya. Pasalnya, dako menjadi kode

Revisi UU TNI Dianggap Upaya Menormalisasi Keterlibatan Militer di Ruang Sipil

Ada langkah yang diambil oleh militer dalam tugas-tugas pengkaryaan di ruang sipil dalam revisi UU TNI

Soal RUU TNI, Istana: 16 Kementerian/Lembaga memang Perlu Keahlian TNI

Sebanyak 16 kementerian/lembaga yang bisa diduduki prajurit TNI aktif, sebagaimana dituangkan dalam RUU TNI, memang memerlukan keahlian dan beririsan dengan lingkup kerja TNI. 

Larang TNI Berbisnis dan Duduki Jabatan Sipil, UU TNI Digugat ke MK

Permohonan uji materi dengan Nomor Registrasi 41/PAN.ONLINE/2025 ini menyoroti batasan hak prajurit dalam berpolitik, berbisnis, dan menduduki jabatan sipil.

Komnas HAM Minta Perluasan Jabatan TNI-Polri Dihapus

KOMISI Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) meminta pemerintah mengkaji ulang rencana untuk memperluas kewenangan TNI-Polri yang sudah menjadi perhatian publik. 

TNI Respons Soal Nasib Letkol Teddy dan Letjen Novi Helmy

Terdapat pasal-pasal yang harus dipantau dan dikritisi, khususnya terkait dengan perluasaan di jabatan sipil dan perluasan tugas operasi militer selain perang.

Revisi UU TNI, Golkar: Tenaga Prajurit TNI Dibutuhkan di Jabatan Sipil

Revisi UU TNI tak boleh membuat demokrasi tercederai.

Dilema Relasi Gender di Arab Saudi

Born to Rule: Prabowo, Sumitro, dan Takdir Sejarah

Lemahnya Perlindungan Konsumen

UMKM Perlu Adopsi Digitalisasi untuk Akses Pasar Global

1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024

Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu

Turnamen Golf Daikin Jadi Ajang Himpun Dukungan Pencegahan Anak Stunting