PENGURUS Pusat Majelis Pemuda Islam Indonesia (PP MPII) menyelenggarakan Talkshow bertema “Menyongsong Tahun Baru Politik yang Damai dan Mencerdaskan" di Hotel Leisure Inn Arion, Rawamangun, Jakarta, Jumat, (30/12).
Wakil Ketua Umum MPII Nur Khamim mengatakan, sebagai ormas kepemudaan Islam, pihaknya mementingkan penguatan kesadaran politik pada generasi muda. Pasalnya, pemuda selalu menjadi harapan dalam setiap kemajuan suatu bangsa dengan ide-ide ataupun gagasan yang berilmu, wawasan luas, serta berdasarkan kepada nilai-nilai dan norma yang berlaku.
Di sinilah perpolitikan Indonesia membutuhkan sosok yang dapat membuka gerbang kesempatan untuk golongan pemuda untuk berkarya, bersuara, dan berperan dalam perubahan Indonesia ke arah yang lebih baik," ujar Nur Khamim lewat keterangan yang diterima, Sabtu (31/12).
Talk show ini dibuka secara resmi oleh Ketua Baznas RI Prof. Dr. Noor Ahmad. Sementara narasumber ada Wakil Sekretaris MUI KH. Arif Fahrudin, Direktur Lembaga Survei Kedai Kopi Hendri Satrio dan Direktur Eksekutif IPS Nyarwi.
Sedangkan panelis di antaranya, Ketua Umum Pemuda DDII Dr. Dade Rubai Misbahul Alam, Ketua Umum Gema Mathlaul Anwar Ahmad, Ketua Umum GPII Masri Ikoni Ketua Umum Pemuda Al-Washliyah Wizdan Fauran Lubis dan Ketua Umum PB HMI Affandi Ismail
"Menyongsong tahun politik ini harus mengambil tema politik kebangsaan. Masing-masing orang punya strategi dan taktiknya masing-masing. antara satu dengan yang lain tidak bisa disamakan tetapi tujuannya sama, koridornya adalah koridor kebangsaan," ujar Noor yang jug Dewan Pimpinan MUI ini.
Adapun Arif Fahrudin mengimbau masyarakat tidak abai terhadap situasi politik. Bagi umat Islam khususnya, berpolitik perlu memiliki panduan (fikih politik) agar proses politik praktis berjalan dengan niat, mekanisme, dan tujuan yang baik serta bernilai ibadah.
“Allah SWT tidak hanya menyayangi Nabi dan ulama saja, tapi juga menyayangi para pemimpin yang menjalankan kepemimpinan yang amanah," tandas Arif.
Sementara itu, Hendri Satrio mengatakan, 2023 sudah masuk tahun politik. Ia menyoroti masalah politik identitas yang disorot pada kelompok umat Islam sebagai mayoritas di Indonesia. Bagi Hendri, politik identitas sebetulnya sah-sah saja. Menurut Hendri, umat Islam selalu jadi tunggangan yang diperebutkan menjadi kendaraan memenangkan kontestasi politik.
“Umat Islam di Indonesia itu mayoritas, kalo pemilu yang diperebutkan suaranya umat muslim. Maka banyak tokoh politik mencitrakan umat Muslim. Politik idensitias pasti ada, cara jualnya seperti itu," jelasnya.
Namun, ia menambahkan, hal yang patut dihindari dalam politik Identitas ialah reward dan punishment. “Apa yang tidak boleh pada politik identitas ada reward dan punisment dalam politik idensitas, jika tidak memilih A akan masuk surga atau neraka, ini yang berbahaya sehingga mengakibatkan pembelahan di tengah masyarakat," jelas Hendri.
Adapun Dade Rubai Misbahul berharap agar tidak terulang pembelahan masyarakat akibat politik identitas dengan mengatasnamakan agama.
“Kita berharap bahwa pada pilpres kedepan tidak terjadi pembelahan. Pada kontestasi sebelumnya politik identitas itu dimunculkan akan pembelahan. Kepentingan kelompok akan mudah jika kekuasaan itu direbut. Jika politik identitas terjadi lagi, maka akan terjadi kemunduran," tandasnya. (OL-8).
