Bawaslu Ditantang Berani Menelusuri Dana Kampanye Lebih Mendalam

BADAN Pengawas Pemilu (Bawaslu) ditantang untuk lebih berani dalam
mengawasi keuangan kampanye peserta pemilu baik di tingkat kepala daerah maupun presiden. Di banyak kejadian, jumlah dana kampanye yang dilaporkan tim kandidat kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) sering tidak sesuai dengan realita kampanye yang dilakukan.

Kritisi itu disampaikan aktivis dan pemerhati demokrasi, Ray Rangkuti, saat  memberikan pemaparannya pada Sosialisasi Pengawas Siber dan Pemilu 2024, yang diselenggarakan Bawaslu Provinsi Jawa Barat, di Hotel Papandayan, Bandung, Selasa (18/10).

Menurut Ray, seharusnya Bawaslu berani dan mau untuk menelusuri dana kampanye dari setiap kandidat pesta demokrasi tersebut. Hal ini dirasa sangat penting agar kejujuran kandidat dan transparansi aliran dananya bisa terwujud.

"Bawaslu tidak berani mengungkap dana kampanye peserta pemilu. Sebagai penggantinya, yang diungkap uang-uang kecil ke masyarakat. Seakan biar terlihat, ini lho ada kerjanya," kritik Ray.

Seharusnya, kata dia, tidak terlalu sulit untuk mengetahui adanya
perbedaan antara dana kampanye yang dilaporkan dengan fakta di lapangan.  Jumlah dana yang dilaporkan selalu jauh lebih sedikit dibanding kebutuhan kampanye yang dilakukan.

"Misalnya (dana kampanye) yang dilaporkan ke KPU Rp3 miliar. Tapi
kampanyenya sering, baligonya di mana-mana, acaranya banyak.  Apakah itu sesuai? Dari situ saja bisa terlihat," ujarnya.

Namun, menurutnya, lembaga tersebut tidak mau repot untuk melakukan
penelusuran hal tersebut meski ini merupakan salah satu tugasnya. Dia
menilai terdapat berbagai hal yang mengakibatkan tumpulnya Bawaslu dalam hal pengawasan.

"Tidak terbangun nuansa untuk membangun sikap kritis yang kuat di
internal Bawaslu.  Lalu iklimnya tidak terbangun ke arah sana. Tidak  
mau repot-repot untuk investigasi," katanya.

Ray pun tidak menampik adanya unsur politis dalam hal tersebut mengingat pemilihan anggota Bawaslu erat kaitannya dengan kepentingan politik. "Ya, karena jejaring itu tadi," ucapnya.

Kerja serius

Di tempat yang sama, Komisioner Bawaslu Jawa Barat, Zaki Hilmi,
memastikan pihaknya akan bekerja serius dalam mengawasi pesta demokrasi
2024. Selain akan mengawasi keuangan kampanye, pihaknya pun
mengoptimalkan pengawasan kampanye di media sosial.

"Tren penggunaan media sosial semakin kuat," katanya.

Oleh karena itu, dia memastikan Bawaslu Jawa Barat akan mengoptimalkan kompetensi SDM-nya. "Tantangan kita memang SDM. Kita akan berkoordinasi dengan berbagai pihak agar persoalan tadi bisa diatasi," tegasnya. (N-2)