Headline
Saat ini sudah memasuki fase persiapan kontrak awal penyelenggaraan haji 2026.
Saat ini sudah memasuki fase persiapan kontrak awal penyelenggaraan haji 2026.
ANGGOTA Fraksi PDIP DPR RI Adian Napitupulu meminta Partai Demokrat untuk mempelajari lagi hitungan terkait kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) sebelum bicara ke publik.
"Di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) total kenaikan harga BBM (premium) Rp4.690. Sementara di era Presiden Joko Widodo (Jokowi) total kenaikan BBM jenis premium/pertalite Rp3.500," ujar Adian dalam keterangannya di Jakarta, Rabu (7/9).
Ia melanjutkan, SBY menaikan BBM lebih mahal Rp1.190 dibandingkan Jokowi. Di era SBY upah minimum (contoh DKI Jakarta) Rp2,2 juta pada 2013. "Dengan BBM harga Rp6.500 per liter maka upah satu bulan hanya dapat 338 liter per bulan. Di era Jokowi, hari ini, BBM Rp10 ribu tapi upah minimum Rp4.641.000 per bulan. Itu artinya di era Jokowi setiap bulan upah pekerja senilai dengan 464 liter BBM. Jadi ada selisih kemampuan upah membeli BBM antara SBY dan Jokowi sebesar 126 liter," tuturnya.
Sebelumnya Deputi Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) DPP Partai Demokrat Kamhar Lakumani menyindir ada elite PDIP yang menangis saat menyampaikan penolakan kenaikan harga BBM pada era SBY.
Adian juga membandingkan pembangunan jalan tol sebagai salah satu infrastruktur penting dalam aktivitas ekonomi. Di era SBY hanya mampu membangun 193 km jalan tol, sedangkan di era Jokowi jalan tol yang di bangun hampir 10 kali lipat dari zaman SBY, yaitu 1.900 km.
"Saya menyarankan agar kader Demokrat untuk bisa belajar matematika dan sejarah sehingga jika membandingkan, perbandingan itu logis tidak antilogika dan ahistoris," tandasnya. (RO/O-2)
Presiden AS Donald Trump ancam kerahkan pasukan ke Baltimore, memicu ketegangan dengan Gubernur Maryland dari Partai Demokrat, Wes Moore.
Demokrat, kata Herman, sebagai partai penyeimbang ketika Presiden ketujuh RI Joko Widodo (Jokowi) menjabat. Demokrat resmi gabung ke pemerintah di penghujung periode kedua Jokowi.
"Menurut saya dalam logika kita berpikir berbangsa dan bernegara tidak etis, banyak kritik dan saran dituangkan dalam sesuatu yang lebih baik,"
Kenapa Jokowi melakukan itu? Kenapa dia malah membuka front pertempuran politik dan menambah musuh baru? Panikkah dia?
Ketua Fraksi Demokrat Edhie Baskoro Yudhoyono atau Ibas menekankan Partai Demokrat tidak pernah berurusan dengan polemik ijazah palsu Presiden Joko Widodo atau Jokowi
Hinca mengatakan tetap menghormati usulan Cak Imin. Namun, Partai Demorkat tetap mendukung pemilihan kepala daerah secara langsung.
Pengamat Politik, Sugiyanto menilai isu pergantian sejumlah Ketua DPD PDIP yang dikaitkan dengan 'pemecatan' dinilai sebagai persepsi keliru publik.
Padahal proses pemberhentian sejumlah ketua DPD PDIP sesuai dengan apa yang diatur dalam Anggaran Dasar dan Peraturan Partai.
“Anggota Partai atau kader partai yang terpilih dan ditetapkan menjadi Dewan Pimpinan Partai (DPP) dan Pengurus Partai tidak boleh rangkap jabatan struktural di atas ataupun bawahnya,"
Demokrat, kata Herman, sebagai partai penyeimbang ketika Presiden ketujuh RI Joko Widodo (Jokowi) menjabat. Demokrat resmi gabung ke pemerintah di penghujung periode kedua Jokowi.
Megawati Soekarnoputri terpilih sebagai Ketua Umum PDI Perjuangan (PDIP) periode 2025-2030.
Titiek Soeharto ucapkan selamat atas terpilihnya kembali Megawati Soekarnoputri sebagai Ketua Umum PDIP dalam Kongres VI di Bali.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved