Headline
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Kumpulan Berita DPR RI
ANGGOTA Fraksi PDIP DPR RI Adian Napitupulu meminta Partai Demokrat untuk mempelajari lagi hitungan terkait kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) sebelum bicara ke publik.
"Di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) total kenaikan harga BBM (premium) Rp4.690. Sementara di era Presiden Joko Widodo (Jokowi) total kenaikan BBM jenis premium/pertalite Rp3.500," ujar Adian dalam keterangannya di Jakarta, Rabu (7/9).
Ia melanjutkan, SBY menaikan BBM lebih mahal Rp1.190 dibandingkan Jokowi. Di era SBY upah minimum (contoh DKI Jakarta) Rp2,2 juta pada 2013. "Dengan BBM harga Rp6.500 per liter maka upah satu bulan hanya dapat 338 liter per bulan. Di era Jokowi, hari ini, BBM Rp10 ribu tapi upah minimum Rp4.641.000 per bulan. Itu artinya di era Jokowi setiap bulan upah pekerja senilai dengan 464 liter BBM. Jadi ada selisih kemampuan upah membeli BBM antara SBY dan Jokowi sebesar 126 liter," tuturnya.
Sebelumnya Deputi Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) DPP Partai Demokrat Kamhar Lakumani menyindir ada elite PDIP yang menangis saat menyampaikan penolakan kenaikan harga BBM pada era SBY.
Adian juga membandingkan pembangunan jalan tol sebagai salah satu infrastruktur penting dalam aktivitas ekonomi. Di era SBY hanya mampu membangun 193 km jalan tol, sedangkan di era Jokowi jalan tol yang di bangun hampir 10 kali lipat dari zaman SBY, yaitu 1.900 km.
"Saya menyarankan agar kader Demokrat untuk bisa belajar matematika dan sejarah sehingga jika membandingkan, perbandingan itu logis tidak antilogika dan ahistoris," tandasnya. (RO/O-2)
SBY menyatakan bahwa kendali kepemimpinan Partai Demokrat sepenuhnya berada di tangan Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).
Partai Demokrat yang sebelumnya sempat menolak usulan Pilkada tak langsung kini mengubah haluan dan setuju atas hal tersebut.
Langkah Partai Demokrat yang memberikan sinyal dukungan terhadap wacana pemilihan kepala daerah (pilkada) melalui DPRD kini disoroti.
SIKAP Partai Demokrat yang menyatakan mendukung wacana Presiden Prabowo Subianto soal pilkada lewat DPRD menuai sorotan.
Direktorat Reserse Siber Polda Metro Jaya selidiki laporan Partai Demokrat terkait hoaks yang menyeret SBY. Empat akun medsos dipolisikan atas fitnah korupsi dan status tersangka.
PARTAI Demokrat memberikan sinyal kuat untuk mendukung perubahan sistem pemilihan kepala daerah (pilkada) di masa mendatang.
PDI Perjuangan berupaya menekan biaya politik melalui semangat gotong royong dan aturan internal partai.
Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani menegaskan bahwa posisi partainya di luar pemerintahan justru menuntut tanggung jawab politik dan moral yang lebih besar dalam menjaga arah pembangunan
Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri menghadiri Rapat Kerja Nasional (Rakernas) yang dirangkaikan dengan peringatan Hari Ulang Tahun ke-53 PDI Perjuangan
KETUA DPP PDI Perjuangan Andreas Hugo Pareira mengatakan wacana pemilihan kepala daerah (Pilkada) melalui DPRD berpeluang dibahas pada rapat kerja nasional (rakernas).
Risma menuturkan, para sopir ambulans kerap bekerja tanpa hari libur, bahkan tetap mengantar pasien pada hari Minggu maupun dini hari.
Ketua DPP PDI Perjuangan Bidang Kesehatan, Ribka Tjiptaning Proletariyati, mengeklaim bahwa hanya PDIP yang memiliki Badan Penanggulangan Bencana (Baguna).
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved