PANCASILA, terutama sila pertama, tidak memberikan ruang terhadap radikalisme agama. Indonesia, yang memiliki wilayah dengan mayoritas agama tertentu seperti Islam di Aceh, Nasrani di Papua dan Maluku, serta Hindu di Bali, sangat rentan dengan radikalisme agama. Di sinilah sila pertama harus menjadi pondasi dalam beragama di Indonesia.
“Sila pertama bila menjadi pondasi, apapun agamanya bisa membuat umat saling menghargai, menghormati dan bertoleransi. Tapi, kalau sila pertama dijadikan bingkai, agama tertentu akan sangat dominan di negeri ini,” ujar Anggota DPR RI Singgih Januratmoko saat ditemui di Klaten, Jawa Tengah, Selasa (28/6).
Singgih mengatakan jika sila pertama sebagai pondasi, artinya rakyat Indonesia berdiri di atas keyakinan yang kuat terhadap agama.
“Mereka boleh memilih keyakinan dan agama,” imbuhnya.
Baca juga: Dubes Djumala: Di Tengah Konflik Dunia, Diplomasi Pancasila Diperlukan
Tapi, mereka memahami kebenaran keyakinannya tersebut, diiringi dengan menghargai kebebasan beragama orang lain. Menurutnya, persoalan sila pertama itu, ia juga sampaikan dalam sosialisasi “Empat Pilar Kebangsaan”, di Sukoharjo, Jawa Tengah, pada 5 Juni lalu bersama akademisi Universitas Muhammadiyah Surakarta, Tri Widodo Besar Riyadi.
Keyakinan terhadap Tuhan tersebut, memberi seseorang panduan kepada moral dan etika. Dengan demikian, apapun jabatan dan posisi mereka di tengah-tengah masyarakat, dapat mencerminkan seorang warga atau bahkan pejabat publik sebagai sosok yang saleh dan berbudi pekerti yang luhur. Perilaku yang saleh ini, akan menimbulkan efek yang baik.
“Eksekutif, legislatif, dan yudikatif yang memiliki etika moral yang baik, akan menciptakan perundangan yang bermanfaat bagi orang banyak, dan pelaksananya juga jujur dan amanah,” tegas Singgih, yang juga politisi Golkar itu. Dengan demikian, produk perundangannya bisa mengayomi seluruh anggota masyarakat.
Sebaliknya, bila sila pertama dijadikan bingkai, hal itu membuat golongan mayoritas merasa memiliki hak membatasi agama di luar keyakinan mereka.
“Bisa dibayangkan, nantinya bakal muncul kecenderungan radikal, seperti bangkitnya negara Islam, Kristen, ataupun Hindu,” ujar Singgih.
Fanatisme yang cenderung radikal, menurut Singgih, bisa menghambat kebebasan beragama dan berkeyakinan orang lain.
“Mereka akan cenderung menganggap diri paling benar, lalu menyalahkan pihak lain. Hal ini bukan hanya dalam pikiran atau diskusi internal mereka, tapi diwujudkan dengan menyalahkan pihak lain, bahkan sampai merusak tempat ibadah agama lain,” ungkap Singgih.
Menurutnya, fanatisme dan radikalisme tanpa ruang toleransi bakal mengganggu kebebasan orang lain. “Bahkan pelecehan atas nama agama juga bisa terjadi.”
Untuk itu, ia meminta masalah agama tidak dijadikan canda atau menghina, baik secara verbal maupun di media sosial.
Ia menyontohkan, kasus Hollywings yang di akun media sosialnya membuat promosi dengan menggratiskan minuman alkohol bagi pemilik nama Muhammad dan Maria.
“Dua nama itu mengait pada dua tokoh yang paling dihormati dalam agama Islam dan Katolik,” ujarnya.
Akibatnya, publik resah dan menjadi kasus penistaan agama,
“Liberalisme pun bisa menjadi radikal dan fanatik buta, dalam kasus tersebut. Maka untuk itu, seluruh rakyat Indonesia memiliki kewajiban moral menjalankan nilai-nilai Pancasila, agar UUD 45 bisa dilaksanakan, Bhinneka Tunggal Ika bisa terasa dalam kehidupan sehari-hari, dan NKRI-pun terjaga,” ujarnya.
Pancasila itu merupakan kesepakatan para pendiri bangsa, yang berbeda Haluan politik, ideologi, agama, bahkan suku bangsa.
“Pancasila seperti menjadi takdir Tuhan, agar keberagaman bangsa ini bisa terus terjaga. Dan itu sudah menjadi pemikiran matang para pendiri bangsa ini,” pungkasnya. (RO/OL-1)
